Usai Muncul Larangan Ekspor CPO, DPR: Ini Menko Perekonomian dan Kemendag Pada Kemana?

DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus mempertanyakan sikap pemerintah yang tidak memberikan penjelasan lebih detail pasca Presiden Joko Widodo melarang ekspor minyak sawit atau crude palm oil (CPO) dan turunannya. Menurutnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto maupun menteri terkait harus mulai melakukan komunikasi publik tentang masa depan industri sawit, sehingga tidak muncul kekacauan di lapangan. "Ini Pak Menko, Kemenperin dan Kemendag pada kemana, mereka kan pelaksana tekhnis yang harus bertanggung jawab," kata Deddy kepada wartawan, Selasa (26/4/2022). Berdasarkan laporan yang diterimanya, ketidakjelasan ini sangat merugikan.  Sebab saat ini, buah sawit produksi petani mulai ditolak oleh pabrik kelapa sawit (PKS) karena terbatasnya kapasitas penampungan. Petani juga kewalahan karena harga TBS yang merosot tajam, sehingga tidak mampu menutup biaya produksi mereka. "Sementara bagi pengusaha besar yang usahanya te