DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melarang jajaran menterinya membahas mengenai wacana masa jabatan presiden 3 periode.
Namun, perintah Presiden Jokowi itu masih membuat mahasiswa belum puas.
Jokowi memang sudah melarang menterinya untuk memberikan pernyataan apapun terkait penundaan pemilu ataupun wacana presiden 3 periode.
Sayang, larangan itu dianggap belum cukup.
Aliansi Mahasiswa Indonesia atau AMI menilai, Presiden Jokowi masih belum tegas menyikapi isu penundaan Pemilu 2024.
Mahasiswa pun menuntut dan menagih ketegasan Jokowi untuk menolak wacana tersebut, bukan cuma melarang menteri.
"Jadi, yang kami inginkan dari Pak Jokowi ketegasan beliau menolak wacana ini. Bukan hanya melarang para menterinya," kata Perwakilan Aliansi Mahasiswa Indonesia Bayu Satria Utomo di Jakarta, Rabu (6/4/2022).
Menurut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) ini, wacana penundaan pemilu hanya bisa berakhir oleh ketegasan dari seorang pemimpin negara.
Pasalnya, ketegasan itu akan mematkan isu yang terus dihidupkan oleh elite politik.
Bayu mengatakan, Jokowi hingga kini sekarang masih belum menunjukkan ketegasan terhadap isu penundaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Padahal, ia menilai seorang kepala negara seharusnya bisa bersikap tegas.
"Seorang pemimpin tertinggi di sebuah negara seharusnya bisa tegas," ujar Bayu.
Sementara itu, Bayu juga membahas mengenai rencana demonstrasi mahasiswa yang ramai beredar, untuk menolak wacana penundaan pemilu.
Ia mengatakan pihaknya belum berencana menggelar demonstrasi menuntut ketegasan Jokowi soal isu penundaan pemilu.
"Ini wacana serius yang harus segera ditolak oleh presiden," tutupnya. [Democrazy/WE]
