DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua kembali beraksi melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan selama dua hari terakhir.
Penyerangan pertama terjadi pada Kamis, 21 April 2022. Mobil Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz diberondong tembakan oleh KKB.
Peristiwa penyerangan tersebut terjadi di Kampung Nogolaid, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua.
Akibat penyerangan itu, terdapat 29 bekas tembakan yang tertinggal di mobil Satgas Operasi Damai Cartenz, termasuk bekas tembakan di salah satu ban.
Beruntung, aksi penyerangan pada Kamis oleh KKB itu tidak menimbulkan korban jiwa.
Sedangankan penyerangan kedua terjadi pada Jumat (22/4/2022). KKB menembaki Pos Satgas Kodim Mupe Yonif 3/Marinir di Kalikote, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.
Tak seperti serangan pertama, kali ini terdapat korban jiwa. Anggota TNI AL Pratu Marinir Dwi Miftahul Ahyar dilaporkan gugur akibat serangan KKB. Selain itu, serangan tersebut juga melukai Mayor Marinir Lilik Cahyanto.
Menanggapi aksi KKB dalam dua hari tersebut, pengamat terorisme dan intelijen, Stanislaus Riyanta, buka suara memberikan pandangannya terkait serangan KKB di Nduga itu.
Stanislaus menilai bahwa dalam melakukan penyerangan, KKB tidak memandang matra TNI entah itu dari TNI AD, TNI AL atau pun TNI AU.
“Entah itu AD (Angkatan Darat), Angkatan Laut (AL), maupun AU (Angkata Udara). Siapa pun tentara akan mereka musuhi dan perangi,” kata Stanislaus, pada Senin (25/4/2022).
Stanislaus menyebut dalam melakukan operasi penyerangan KKB memanfaatkan pengetahuan mereka tentang medan di lapangan.
“Mereka orang di situ. Jadi ada tactical gap yang mereka kuasai,” ucapnya.
Karena mengetahui betul tentang medan, kata Stanislaus, begitu melakukan penyerangan, KKB akan langsung kabur ke hutan.
Menurut Stanislaus, cara tersebut sudah menjadi pola serangan yang dilakukan KKB selama ini.
Dia menuturkan, meski aparat keamanan menggunakan peralatan berteknologi untuk mengejar KKB, tetapi alat tersebut kemungkinan akan menemui kendala karena kondisi geografis.
“Akan sulit (mengejar) kalau melihat kontur, hutan lebat, dan cuaca yang kadang kurang mendukung,” ucapnya.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Kebijakan Strategis Indonesia ini menuturkan, pemerintah perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat.
Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan untuk meminimalisasi pergerakan KKB.
“Masyarakat harus digalang, sehingga mereka tidak memberikan akses dan bantuan kepada KKB," ujar Stanislaus.
"Ini karena KKB juga membutuhkan dukungan masyarakat juga. Saat masyarakat setempat percaya pemerintah, ini bisa mengurangi intervensi KKB." [Democrazy/ktv]
