DEMOCRAZY.ID - PDI-Perjuangan menyebut Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sudah banyak melakukan dosa kepada rakyat Indonesia. Karena itu, organisasi pro demokrasi, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) sayap PDIP meminta Luhut minta maaf kepada rakyat. “Dosanya sudah banyak, LBP harus minta maaf kepada masyarakat,” kata Ketua DPN Repdem, Ahmad Sazali dalam keterangannya, Senin (18/4/2022). Dosa Luhut itu, lanjut anak buah Megawati Soekarnoputri itu terkait dengan kebijakan dan pernyataanya. Seperti klaim memiliki big data soal wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjang masa jabatan presiden. “Bukan hanya soal membuat hoax big data dan melawan konstitusi untuk masa jabatan presiden,” ujarnya. Selain itu, tambah Ahmad Sazali, kebijakan yang diterapkan Luhut banyak menyusahkan rakyat. “Dan kebijakan LBP yang tidak pernah berpihak kepada rakyat sering membuat rakyat susah dan kesulitan,” ucapnya. Sebelumnya, Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, menyatakan tak bisa membuka soal klaim big
Sebut Luhut Pandjaitan Banyak Dosa, PDIP: Dia Harus Minta Maaf Kepada Rakyat Indonesia!
April 18, 2022
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - PDI-Perjuangan menyebut Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sudah banyak melakukan dosa kepada rakyat Indonesia. Karena itu, organisasi pro demokrasi, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) sayap PDIP meminta Luhut minta maaf kepada rakyat. “Dosanya sudah banyak, LBP harus minta maaf kepada masyarakat,” kata Ketua DPN Repdem, Ahmad Sazali dalam keterangannya, Senin (18/4/2022). Dosa Luhut itu, lanjut anak buah Megawati Soekarnoputri itu terkait dengan kebijakan dan pernyataanya. Seperti klaim memiliki big data soal wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjang masa jabatan presiden. “Bukan hanya soal membuat hoax big data dan melawan konstitusi untuk masa jabatan presiden,” ujarnya. Selain itu, tambah Ahmad Sazali, kebijakan yang diterapkan Luhut banyak menyusahkan rakyat. “Dan kebijakan LBP yang tidak pernah berpihak kepada rakyat sering membuat rakyat susah dan kesulitan,” ucapnya. Sebelumnya, Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, menyatakan tak bisa membuka soal klaim big