DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu kembali melayangkan kritik tajam kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Seperti diketahui, Masinton Pasaribu belakangan ini cukup vokal mengkritisi Menko Luhut. Ia bahkan menyebut Luhut sebagai dalang dibalik wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Tak hanya itu saja, Masinton Pasaribu bahkan pernah menyebut Luhut Binsar Pandjaitan sebagai brutus Istana.
Saat ditanya mengenai alasannya getol mengkritik Luhut, Masinton mengatakan bahwa ia hanya ingin pemerintah bekerja sesuai dengan tugasnya.
“Pemerintah itu kerja aja mengatasi permasalahan pandemi, nggak usah cawe-cawe urusan lain,” kata Masinton seperti dikutip dari kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored pada 26 April 2022.
Masinton bahkan membantah bahwa kritiknya terhadap Luhut ini karena suruhan dari Megawati selaku ketua umum PDIP.
Ia mengatakan bahwa kritik kepada Luhut ini murni ia sampaikan karena mendengar banyaknya keluhan dari masyarakat.
Masinton Pasaribu bahkan sikap Luhut yang terkesan terus mengupayakan perpanjangan masa jabatan Presiden justru bisa menjatuhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Ketika kemudian cawe-cawe itu muncul, kita juga harus menyampaikan kritik kita secara tajam, kita ingin menjaga kerja Presiden ini bisa terselenggara sampai 2024,” ujar Masinton.
“Tapi kan lagi-lagi Presiden bisa terjungkal oleh orang-orang disekitarnya,” imbuhnya.
Menurut Masinton, Presiden Jokowi sudah memberikan sikap tegas mengenai adanya wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan Presiden.
Namun, sikap tegas dari Presiden Jokowi ini justru ditanggapi berbeda oleh orang-orang yang berada disekitarnya, termasuk Luhut Binsar Pandjaitan.
Masinton Pasaribu bahkan menyebut sikap Luhut bak pisau bermata dua yang sewaktu-waktu bisa menikam Presiden Jokowi.
“Presiden sebenarnya sudah jelas mengatakannya kepada publik, kalau kemudian di lingkarannya mencoba menerjemahkan lain, itu kan bisa pisau bermata dua, bisa disatu sisi menikam Presiden, disatu sisi menikam konstitusi demokrasi, ini kan gak boleh,” jelasnya.
Lebih lanjut, Masinton Pasaribu meminta Luhut untuk menghentikan operasi wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
Luhut: Jabatan Jokowi Ditambah Tiga Tahun Mungkin Sekali Indonesia Jadi Lebih Baik
%20(Custom).jpg)
Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya blak-blakan soal wacana penundaan pemilu yang menjadi perdebatan publik beberapa waktu terakhir.
Luhut dalam kapasitas pribadi memandang, apabila masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang 3 tahun, Indonesia akan lebih baik.
"Kalau ditambah tiga tahun, mungkin sekali, akan lebih baik. Sekali (tambah tiga tahun)," kata Luhut dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Deddy Corbuzier, dikutip Sabtu (12/3/2022).
Menurut Luhut, alasan penambahan tiga tahun masa pengabdian Jokowi karena kinerjanya yang dinilai baik, pribadinya, capaian yang bergerak naik, hingg situasi yang terjadi sekarang ini.
Lebih lanjut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) itu mengatakan saat ini adanya wacana perpanjangan jabatan Presiden Jokowi ini adalah bagian dari demokrasi.
"Ada wacana-wacana macam-macam di publik itu bagian dari demokrasi,” ujarnya.
Luhut juga mengaku dirinya memiliki data dari rakyat Indonesia yang menginginkan agar Pemilu 2024 ditunda pelaksanaanya. Sehingga wacana penundaan Pemilu ini berdasarkan suara dari rakyat Indonesia.
“Kita kan punya big data, dari big data itu 110 juta itu macam-macam, dari Facebook dan segala macam, karena orang main Twitter kira-kira 110 juta,” bebernya.
Dari big data tersebut masyarakat kelas menengah ke bawah menginginkan tidak ingin adanya kegaduhan politik di Indonesia akibat Pemilu 2024. Bahkan masyarakat takut adanya pembelahan, seperti yang terjadi di Pilpres 2019 lalu.
Lebih jauh dikatakan Luhut, dari big data tersebut masyarakat juga tidak ingin Indonesia dalam keadaan susah akibat pandemi Covid-19, namun malah menghaburkan uang demi penyelenggaran Pemilu 2024.
Pasalnya menurut Luhut, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 bisa menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 110 triliun.
“Sekarang lagi gini-gini sekarang kita coba tangkap dari publik, itu bilang kita mau habisin Rp 110 triliun lebih untuk memilih ini keadaan begini, ngapain sih. Rp 110 triliun untuk Pilpres dengan Pilkada, kan serentak. Nah itu yang rakyat ngomong,” tegasnya.
Ucapan 'Luhut Brutus Istana' Malah Dikaitkan ke Suku dan Marga, Masinton Geram: Gila, Kolot Banget
Ucapan Anggota DPR Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, yang menyebut Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebagai 'Brutus Istana' berbuntut panjang.
Bahkan, beberapa pihak mengaitkan kasus ini dengan suku hingga marga berbagai pihak yang terkait yang memang kebetulan sama-sama Batak.
Masinton menyebut hal itu sudah gila dan sangat kolot karena tujuannya hanyalah mengkritik negara, tidak ada kaitannya dengan SARA.
Diketahui, Masinton dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akibat ucapannya itu.
Pihak pelapor adalah Koordinator Relawan Indonesia Bersatu Risman Hasibuan.
Menanggapi hal itu, Masinton awalnya tampak masih tenang dan bahkan tertawa saat diwawancara.
Diberitakan TribunnewsSultra.com, momen itu terjadi dalam wawancara YouTube metrotvnes.
Awalnya, sang pembawa acara, Wahyu Wiwoho, menyapa Masinton yang tampak santai.
"Ini dilaporin tapi tenang-tenang saja nih. Karena apa nih sebenarnya?" tanya Wahyu langsung membuat Masinton tertawa.
Masinton pun menyebut bahwa laporan terhadap dirinya itu hanyalah lelucon.
"Itu mah laporan lawak-lawak lah itu," jawab Masinton sambil tertawa lagi.
Ia mengaku heran terhadap Risman yang melaporkan dirinya padahal tidak ada kerugian yang ia perbuat.
"Kerugian apa yang dia derita? Terus kemudian, saya menyampaikan konteks itu kepada siapa, kepada penyelenggara negara," kata Masinton.
"Ya kalau yang ngelaporin lawak-lawak apa kaitannya? Itu mah enggak masuk dalam ranah MKD," sambungnya.
Lantaran laporan Risman sudah di luar konteks, Masinton menyebut dirinya malah bisa melaporkan balik Risman. Baginya, tindakan Risman seperti sedang memobilisasi dukungan.
"Nah itu justru malah bisa berbalik laporannya karena diduga sembarangan, sembrono, bisa pencemaran nama baik itu."
"Menurut saya, ya sudahlah, hentikan memobilisasi dukungan untuk menghentikan kritik. Koreksi saja ke dalam," protesnya.
Melebar ke SARA
Masinton berpendapat, kasus ini malah jadi melebar hingga sentimen kesukuan, di mana mereka sama-sama Batak.
Meski demikian, masih banyak orang Batak di kalangan politisi yang tidak berpikiran bahwa ucapan Masinton mengandung SARA.
"Mobilisasi sentimen kesukuan, cek saja tuh, ada beberapa ya, walaupun banyak orang Tapanuli, orang Batak yang tidak terpengaruh dengan sentimen menggunakan mengangkat isu suku."
"Itu kan kerdil. Itu sama saja dengan mengajak suku etnis sendiri untuk membenci sesama etnisnya, itu gila itu," ujar Masinton.
"Bahkan dikaitkan dengan marga segala. Ini kan, aduh, sudahlah, kolot tuh, gitu loh. Kolot banget," tambahnya.
Tak hanya itu, tindakan Risman juga disebut menekan PDIP lantaran Masinton sebagai kadernya dianggap terlalu kritis.
Hal ini pun bertentangan dengan semangat demokrasi Presiden Jokowi.
"Beliau (Jokowi) ingin tata kelola pemerintahan yang responsif, tidak anti terhadap kritik, dan kemudian bisa melayani laporan dan aduan masyarakat," kata Masinton. [Democrazy/kabes]
