DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dinilai sebagai tulang punggung pembangunan IKN Nusantara.
Hal ini diungkapkan oleh pengamat infrastruktur dari The Housing and Urban Development (The HUD) Institute, Yayat Supriatna.
Yayat menilai APBN akan menjadi tulang punggung utama IKN Nusantara untuk tahun 2024.
Menurutnya, sebagian besar dana APBN fokus digunakan untuk percepatan hingga tahun 2024.
"Anggaran APBN adalah tulang punggung utama IKN untuk tahun 2024," ujar Yayat di Jakarta, Minggu (17/4/2022).
Adapun pekerjaan yang paling banyak berasal dari Kementerian PUPR.
Pekerjaan ini terkait infrastruktur jalan, pembangunan serta konstruksi utilitas air, dan sebagainya di IKN Nusantara.
Yayat menjelaskan, kekuatan APBN itulah yang menjadi cikal bakal IKN Nusantara dapat menarik perhatian dan minat dari para investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Selain itu, standar infrastruktur yang baik juga bisa menjadi faktor untuk menarik perhatian para investor.
"Dengan standar infrastruktur yang berkualitas serta dengan pelayanan yang bagus, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi di IKN," jelas Yayat.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah mencadangkan anggaran sebesar Rp27-Rp30 triliun dalam APBN 2023.
Cadangan anggaran ini untuk keperluan pembangunan IKN Nusantara.
"Kita juga di dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan ibu kota negara baru, yaitu antara Rp27-30 triliun di dalam rangka untuk membangun infrastruktur dasar," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan, alokasi dari APBN 2023 tersebut rencananya akan digunakan untuk membangun gedung pemerintahan Kementerian Perhubungan, yang bakal berperan menciptakan simpul konektivitas di IKN Nusantara.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya sempat menyampaikan perkiraan pemerintah mengenai total kebutuhan anggaran untuk IKN Nusantara, yakni mencapai Rp466 triliun.
Nantinya, 20 persen di antaranya bakal dipenuhi melalui APBN.
Sedangkan 80 persen sisanya diupayakan melalui Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU) serta swasta.
Presiden Jokowi juga telah meminta Otorita IKN Nusantara yang dikepalai Bambang Susantono, bersama wakilnya Dhony Rahajoe, untuk bisa bekerja secara baik.
Jokowi berharap mereka lincah dan fleksibel untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan ibu kota baru Indonesia tersebut. [Democrazy/suara]
