DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi hasil Survei litbang kompas terbaru.
Dalam hasil survei itu, mayoritas responden menilai pemerintah hanya fokus pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) tanpa memikirkan perekonomian rakyat.
Ia mengaku sedih melihat fenomena tersebut. Sebab, ini sebenarnya sebagai bentuk protes masyarakat secara halus terhadap pemerintah atas abainya terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
"Menyedihkan. Dengan kesulitan dan berbagai permasalahan yang menimpa masyarakat saat ini. Masyarakat sepertinya tidak tahu harus seperti apa lagi memperingatkan pemerintah untuk lebih peduli dengan kesulitan yang masyarakat alami," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Selasa (26/4/2022).
Selama kurang lebih empat bulan, kata dia, rakyat dibiarkan kebingungan dan menderita akibat langka dan mahalnya sembako serta lonjakan harga bahan bakar minyak dan kenaikan harga berbagai kebutuhan sehari-hari.
"Sedangkan pemerintah terlihat lebih sibuk dengan agendanya sendiri, yang tidak memiliki dampak langsung terhadap perbaikan kondisi ekonomi rakyat."
"Ruang publik dipenuhi perbincangan dan rencana pemerintah terkait IKN dan perpanjangan masa jabatan. Berupaya melanggengkan kekuasaan, tapi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh kekuasaan itu," ujarnya.
Ia meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan introspeksi dan menata ulang kembali prioritasnya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar rakyat.
"Perbaikan kondisi ekonomi masyarakat merupakan prioritas. Apalagi pasca pandemi. Pemerintah seperti kehilangan arah dan abai terhadap kondisi masyarakat. Kehilangan sensitiviitasnya," katanya.
Sebelumnya, hasil survei litbang kompas menunjukkan pemerintah belum maksimal menangani masalah ekonomi rakyat.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, mayoritas responden menilai pemerintah hanya fokus terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Survei tersebut menunjukkan 51,3 persen responden menilai pemerintah hanya fokus merancang pembangunan IKN, berbanding 47,1 persen yang tidak setuju dengan anggapan tersebut.
"Artinya, ada lebih dari separuh responden yang merasa haluan pemerintah belum cukup mengarah pada persoalan domestik masyarakat," tulis peneliti Litbang Kompas Arita Nugrahaeni yang dikutip dari Harian Kompas, Senin (25/4/2022).
Sebagai informasi, survei ini dilaksanakan melalui wawancara kepada 504 orang responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi pada 5-9 April 2022.
Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.
Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian ± 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. [Democrazy/ktv]
