DEMOCRAZY.ID - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengkritik pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal pemimpin masa depan.
Seperti diketahui, Mahfud MD menyatakan bahwa pemimpin masa depan seharusnya kuat dan bisa mempersatukan bangsa.
Selain itu, Mahfud juga menegaskan pemimpin masa depan harus bisa memberantas korupsi di semua lini.
Menurut Refly, pernyataan tersebut sebaiknya ditujukan saja untuk pemerintahan saat ini.
"Namun, dia mengatribusikan itu semua untuk presiden terpilih pada 2024,” ujarnya dilansir dari kanal YouTube Refly Harun, Selasa (26/4).
Advokat itu mengingatkan bahwa sesuai kalender ketatanegaraan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak lagi bisa mencalonkan diri dalam Pilpres 2024.
Di sisi lain, Presiden Jokowi juga masih menjalankan pemerintahan selama 2,5 tahun lagi.
“Kenapa tak disematkan tugas itu ke presiden sekarang? Bukankah kekuasaan sekarang masih 2,5 tahun lagi? Itu bukan waktu yang pendek,” ungkapnya.
Refly pun memaparkan dua kemungkinan analisis dari pernyataan Mahfud tersebut.
Pertama, Mahfud bicara soal Pilpres 2024 saja tanpa mengaitkannya dengan kekuasaan saat ini.
“Kita berbaik sangka saja,” paparnya.
Kedua, Mahfud menyerah dengan keadaan pemerintahan saat ini.
“Mahfud menyerah, sehingga dia mengatakan problem itu hanya bisa dipecahkan oleh pemimpin baru di 2024 yang diharapkan bisa lebih kuat,” tuturnya. [Democrazy/genpi]