DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan beberapa waktu lalu, ada dua tantangan yang dihadapi Indonesia pada Pemilu 2024.
Yaitu, polarisasi dan lemahnya penegakan hukum.
Namun akibat pertanyaannya tersebut, muncul berbagai isu di masyarakat terkait menyerahnya pemerintah serta kemungkinan terjadinya kudeta Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menanggapi hal itu, Mahfud menyangkal semua hoaks yang beredar tersebut.
Menurutnya, pernyataan yang dia maksud adalah untuk menjalankan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sesuai konstitusi, bukan malah menyerah atas pemerintahan.
"Kita harus mencari pemimpin yang kuat, bukan karena Pemimpin sekarang lemah dan gagal, tetapi karena harus diganti melalui Pemilu 2024 sesuai konstitusi. Begitu," tulis Mahfud dalam akun twitter @mahfudmd, Kamis (28/4/2022).
Mahfud juga menepis tudingan kepada dirinya yang seolah-olah mengatakan akan ada kudeta dari TNI bilamana pemerintah tidak becus membereskan permasalahan.
Padahal, tutur Mahfud, Ia tidak pernah mengucapkan hal demikian.
"Saya juga tidak pernah bilang TNI akan kudeta. Yang saya bilang, di Amerika Latin jika negara tidak bisa mengatasi perpecahan dan korupsi merajalela maka militernya kudeta dengan dalih menyelamatkan negara. Di Indonesia jangan terjadi itu. Pemilu 2024 harus memilih strong leader karena yang sekarang harus diganti," beber Mahfud.
Menurut Mahfud, dengan adanya kabar burung tersebut hal itu sama sekali tidak berdasar.
Padahal, kata Mahfud, lembaga survei nasional menunjukan bahwa kepercayaan publik terhadap penegak hukum masih tinggi.
"Skor penegakan hukum naik dari 49,1 persen pada 2019 menjadi 64 persen pada Februari 2022. Gagalnya dimana? Mau menyerah karena apa? Paling-paling pembuat hoax membuat hoax lagi dan bilang itu survei abal-abal," tegasnya. [Democrazy/oke]
