DEMOCRAZY.ID - Majelis Rakyat Papua (MRP) mempertanyakan data 82 persen rakyat Papua meminta daerah otonomi baru atau pemekaran wilayah yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Ketua MRP Timotius Murib bahkan menyebut, klaim Mahfud MD ini sama dengan klaim Menko Luhut Binsar Panjaitan soal big data 110 juta masyakarat minta penundaan Pemilu 2024. "Ya sama persis seperti big data, survei yang diucapkan Pak Mahfud itu mirip dengan big data yang diucapkan pak Luhut," kata Timotius saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (26/4/2022). Dia menegaskan, pernyataan Mahfud tersebut patut dipertanyakan, sebab masyarakat Papua yang MRP ketahui, banyak menolak pemekaran wilayah. "Ini kajian dari mana? Kajian kapan dilakukan? Dan siapa yang melakukan kajian itu aspirasi? Jadi saya berharap selaku pimpinan Majelis Rakyat Papua, representasi dari kultur orang asli Papua," tegasnya. Sebelumnya, Ma
DEMOCRAZY.ID - Majelis Rakyat Papua (MRP) mempertanyakan data 82 persen rakyat Papua meminta daerah otonomi baru atau pemekaran wilayah yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Ketua MRP Timotius Murib bahkan menyebut, klaim Mahfud MD ini sama dengan klaim Menko Luhut Binsar Panjaitan soal big data 110 juta masyakarat minta penundaan Pemilu 2024. "Ya sama persis seperti big data, survei yang diucapkan Pak Mahfud itu mirip dengan big data yang diucapkan pak Luhut," kata Timotius saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (26/4/2022). Dia menegaskan, pernyataan Mahfud tersebut patut dipertanyakan, sebab masyarakat Papua yang MRP ketahui, banyak menolak pemekaran wilayah. "Ini kajian dari mana? Kajian kapan dilakukan? Dan siapa yang melakukan kajian itu aspirasi? Jadi saya berharap selaku pimpinan Majelis Rakyat Papua, representasi dari kultur orang asli Papua," tegasnya. Sebelumnya, Ma