DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ratusan mahasiswa di Malang Raya dari berbagai organisasi kembali menggelar demonstrasi.
Spanduk bertuliskan "Buronan Negara - Pengkhianat Demokrasi" berisikan foto lima pejabat nasional mewarnai aksi unjuk rasa pada Kamis (14/4/2022).
Tampak foto dan nama Luhut Binsar Panjaitan di cap sebagai Buronan Negara.
Kemudian juga nama Airlangga Hartanto, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Bahlil Lahadalia dicap sebagai Pengkhianat Demokrasi.
Spanduk itu dipasang dan dibentangkan di pagar DPRD Kota Malang.
Spanduk dengan panjang sekitar 10 meter dengan tinggi sekitar 4 meter itu disimbolkan sebagai gambaran kekesalan aksi massa atas carut marut kenaikan berbagai kebutuhan pokok.
Massa aksi menilai lima pejabat berdasi tersebut telah gagal menjalankan tugasnya dalam mengelola negara.
Hal itu terbukti dari kenaikan harga BBM, minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya, hingga kenaikan tarif PPN.
Padahal, negara Indonesia telah dianugerahi sumber daya alam yang melimpah dan tak dimiliki oleh negara lain.
Namun aksi massa menyayangkan kegagalan pemerintah yang tak bisa menstabilkan harga kebutuhan yang memihak rakyat kecil.
Salah satu orator mahasiswa menyatakan para pemerintah tidak pernah menepati janji.
Sudah cukup banyak kebijakan yang mencekik masyarakat dalam persoalan ekonomi.
“Banyak janji palsu dan kepentingan oligarki,” pekik salah satu orator.
Pemasangan gambar pejabat bertuliskan pengkhianat demokrasi tersebut sangat tepat dan dinilai mewakili masyarakat di tengah keterpurukan.
“Sudah sulit mengatur negara, tetapi masih ingin berkuasa,” ucapnya.
"Mereka semua pemain di negeri ini. Rakyat yang menanggung bebannya. Apa kurangnya negara kita dengan sumber daya alamnya? Namun ratusan ibu-ibu menangis karena ketidakadilan ini," teriak salah satu orator massa aksi.
Mereka juga dinilai kerap kali melontarkan pernyataan-pernyataan yang memicu kontroversi di kalangan publik hingga membuat kegaduhan.
Mulai wacana penundaan pemilu 2024 hingga tarik ulur kebijakan harga minyak goreng.
"Mereka yang ber-statement terkait dengan permainan-permainan itu. Kami hadir untuk memperlihatkan bahwa wacana-wacana seperti itu jangan sampai dipermainkan," ucap Mulyadin, salah satu korlap massa aksi.
"Jangan sampai bermain-main soal wacana yang berkaitan dengan publik," tandasnya. [Democrazy/kumparan]
