DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Dalam strata yang tercipta dalam pemerintahan Orde Baru, orang "dalam" atau kelompok inti dan orang "luar" di sekeliling Soeharto selalu tercipta rivalitas yang "mungkin" sengaja dibiarkan atau dibuat seimbang untuk mengontrol dominasi antar satu kelompok dengan kelompok lain.
Seperti yang terjadi antara kubu Jenderal Soemitro berhadapan dengan Ali Moertopo.
Melansir buku Ali Moertopo dan Dunia Intelijen Indonesia Sabtu (30/4/2022), Jenderal Soemitro adalah perwira dengan kekuasaan tertinggi saat itu.
Ia menjabat Pangkopkamtib merangkap Wakil Panglima ABRI.
Panglima ABRI yang saat itu dijabat Jenderal M Panggabean hanya bertugas sebagai pembina pasukan.
Sedangkan Pangkopkamtib memegang kendali operasi.
Sementara, ada lembaga Asisten Presiden (Aspri/Spri) yang lebih powerful karena akses langsungnya kepada Presiden Soeharto.
Selain Soedjono Hoemardani, Ali Moertopo adalah Aspri yang paling berpengaruh.
Di kubu Soemitro terdapat Kepala Bakin Sutopo Juwono dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Sajidiman.
Jenderal Soemitro sebagai mantan perwira Brawijaya dan Sajiman yang dahulu di divisi Siliwangi memiliki dukungan dari berbagai unsur termasuk para perwira lapangan yang tidak Terima atas sepak terjang kelompok Aspri yang dianggap terlalu mendominasi dan berlebihan dalam sistem hierarki militer maupun pemerintahan.
Sebaliknya Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Panggabean lebih cenderung kepada kelompok Aspri.
Jika dilihat ada korelasi pertentangan yang muncul dari dua pihak yang bersaing.
Satu sisi Soemitro dari Brawijaya dan Sajiman dari Siliwangi, di pihak lain yaitu Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani yang sama pada posisi Aspri berasal dari divisi Diponegoro, seperti halnya Soeharto sendiri.
Kelompok Ali Moertopo (Aspri) dalam setiap tindakannya kerap mengatasnamakan Presiden, tetapi karena itu justru dimusuhi oleh institusi-institusi yang ada.
Dari pihak Ali menyebutkan, Soemitro kerap dianggap telah melampaui kewenangan dan tugas yang seharusnya.
Banyak tugas yang dilakukan Soemitro sebenarnya tugas Perdana Menteri yang dirangkap oleh Presiden menurut Undang-Undang 1945 yang menganut sistem presidensil.
Tugas yang sebenarnya bukan wewenang Soemitro itu diambil alih melalui keputusan Pangkopkamtib, pimpinan SKOGAR, Staf Komando Garnisun yang bertanggung jawab atas keamanan Ibu kota yang biasanya berada di tangan Pangdam Jaya.
Dalam suatu wawancara, Kepala Bakin Jenderal Sutopo Juwono di tahun 1989 mengungkapkan pada 1973 menjelang pembentukan Kabinet Pembangunan II, ia pernah mengusulkan kepada Soeharto agar orang seperti Ali Moeropo diberi jabatan dan tanggung jawab yang jelas.
Pasalnya, Ali dinilai sulit untuk dikendalikan sebab tipenya adalah petualang.
Jabatan yang diusulkan Sutopo Juwono ketika itu adalah Menteri Penerangan.
Soemitro juga dalam suatu kesempatan menyatakan hal yang sama, atas jabatan sebagai Menteri Penerangan, Ali menolak.
"Pada suatu saat ketika saya sedang rapat di Kopkamtib, ada tamu ingin bertemu mendadak, ternyata Ali Moertopo. Ia meminta segera bertemu, karena diperintahkan Pak Harto. Rapat pun saya skors, saya terima dia di ruangan sebelah di tempat main biliar, di tempat saya sering ngaso, 'He ono opo Li?' Ia langsung nyerocos, 'Pak saya ndak mau jadi menteri Pak, saya ndak mau, ndak mau.'," ujar Soemitro.
Karena itulah ia dinilai lebih suka terhadap jabatan yang inkonstitusional seperti Aspri hingga dapat leluasa bergerak.
Menurut Harold Crouch, persaingan di antara penasihat-penasihat Presiden di bidang politik dan keuangan di satu pihak dengan para pendukung-pendukung Jenderal Soemitro di pihak lain pada umumnya seputar perebutan kekuasaan dalam tubuh elite itu sendiri. [Democrazy/oke]
