DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kementerian Perhubungan Indonesia rencananya akan meminta bantuan dana dalam bentuk hutang kepada China Development Bank.
Hutang dari China ini ditaksir mencapai USD2 miliar dan akan digunakan pemerintah Indonesia untuk menutup biaya pembengkakan 75 persen dari proyek pembangunan kereta cepat yang akan menghubungkan Jakarta dengan Bandung.
Rencana peminjaman dana ini diungkap oleh Presiden Direktur Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi.
Menurutnya hutang ini dilakukan karena terjadi pembengkakan dana dalam proyek yang rencananya akan rampung tahun depan ini. Proyek ini telah membengkak menjadi USD 8 miliar.
“Jelas yang pertama ditawarkan adalah CDB, pemberi pinjaman yang membiayai 75 persen proyek,” ucapnya Riyadi, pada Senin, 25 April 2022.
Diketahui bahwa proyek kereta cepat ini merupakan bagian dari Belt and Road Initiative, sebuah program milik China senilai lebih dari USD1 triliun yang bertujuan untuk membiayai dan membangun proyek infrastruktur di seluruh dunia.
KCIC sendiri merupakan perusahaan konsorium empat perusahaan milik Indonesia seperti KAI, Wijaya Karya, PTPN VIII, Jasa Marga serta konsorium perusahaan China.
Dalam perusahaan gabungan ini, perusahaan Indonesia menguasai 60 persen KCIC sedangan sisanya dimiliki oleh China Railway Engineering Corp dan perusahaan China lainnya.
Proyek jalur kerta api cepat Jakarta-Bandung ini rencananya akan membentang sepanjang 143,2 km dan diperkirakan akan mempersingkat waktu perjalanan Jakarta-Bandung dari tiga jam hanya menjadi 30 menit saja.
Menurut pernyataan kontraktor, proyek ini sebenarnya telah mencapai 82 persen.
Sebelumnya, pada tahun 2017 lalu proyek ini sebenarnya sempat mendatangkan kritikan karena dikhawatirkan akan berdampak buruk pada wilayah sekitar serta memunculkan kekhawatiran soal pembengkakan biaya.
Salah satunya terjadi ketika menteri keuangan memutuskan untuk menggelontorkan dana senilai 4,3 triliun rupiah untuk melaksanakan proyek tersebut.
Kritikan yang datang saat itu menganggap bahwa keputusan tersebut justru menguras kas negara dan menjerumuskan Indonesia dalam hutang.
Menanggapi hal ini, Yusuf Rendy Manilet seorang ekonom di Pusat Reformasi Ekonomi Indonesia menyebut bahwa perlu dilakukan negosiasi ulang soal pendanaan proyek tersebut.
“Pemerintah juga harus melihat apakah resiko ke kas negara tetap sama atau ada penyesuaian atau resiko tambahan,” ucap yusuf.
Ia juga menambahkan bahwa peninjauan ulang mengenai hutang ini perlu dilakukan, mengingat China akan menjadi mitra ekonomi utama bagi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. [Democrazy/hops]
