DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan bahwa tiket calon presiden (capres) di Pilpres 2024 sudah ada di tangan para oligarki.
Padahal, tiket capres itu seharusnya diambil dari perolehan suara pemilu terbaru yakni 2024 melalui perolehan suara partai politik.
"Kita harus bereskan tiket palsu atau tiket kedaluwarsa itu, setelah itu baru masalah electoral threshold pada pemilu terbaru di 2024 itu," ujar Fahri melalui keterangan tertulisnya, Selasa (26/4/2022).
Menurutnya, threshold atau ambang batas dari hasil Pileg 2024 bakal menjadi tiket baru.
Pasalnya, electoral threshold itu syarat kemenangan, bukan syarat maju menjadi capres.
"Di seluruh dunia itu tidak ada threshold dijadikan syarat maju menjadi capres, tapi syarat kemenangan. Kalau syarat maju seperti di Amerika melalui konvensi dari tingkat bawah sampai tingkat tertinggi," kata mantan wakil ketua DPR ini.
Akan tetapi, kata dia, berbeda dengan Indonesia. Sebuah partai di Indonesia tanpa syarat bisa mencalonkan pada putaran pertama.
Dengan demikian tidak ada calon dari independen, semua capres menggunakan kendaraan partai politik.
"Akan menjadi rumit (calon independen), pakaikan partai politik. Karena partai politik juga ingin memenangi sebagai bentuk keterpilihan dari masyarakat," ungkap politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.
Sehingga, Fahri menambahkan, semua bisa maju melalui partai politik hasil pemilu terbaru di 2024.
Tiket terbaru itu yang membuat semua pihak yang diunggulkan bisa diusung oleh partai politik untuk maju menjadi capres 2024.
"Ini membuat Kang Emil (Ridwan Kamil, red) bisa maju, Khofifah maju, Pak Edi dari Sumut bisa maju, (wakil) dari Lombok bisa maju, dan ketua umum saya, Pak Anis Matta juga bisa maju. Ini yang muda-muda kasihan, mereka tidak punya tiket. Makanya tarung dulu di putaran pertama, boleh jadi ada ide terbaik. Nah nanti di putaran kedua terpilih jadi dua orang, ini saripatinya," jelasnya.
Dirinya tidak mengkhawatirkan banyaknya bakal capres dari partai politik yang terverifikasi hanya beralasan kandidat.
"Jadi santai saja, itu ada caranya kok," pungkasnya.
Pengamat: Ada Oligarki Lebih Berkuasa dari Pemerintah, Megawati Salah Satunya!
Pengamat hukum tata negara dan politik, Refly Harun menyebut, ada oligarki yang berada di balik Presiden Indonesia.
Bahkan, oligarki tersebut, lebih berkuasa dibanding presiden atau pejabat lainnya.
"Selain presiden ada oligarki orang-orang berkuasa yang mempresepsikan dirinya lebih berkuasa," ujar Refly melalui kanal Youtube miliknya, dikutip pada Minggu (12/2/2023).
Sebagai contoh, Megawati Soekarnoputri adalah salah satu sosok oligarki yang dua maksud.
Bahkan, menurut Refly Harun, Megawati sudah beberapa kali menunjukkan dirinya lebih memiliki kuasa dibandingkan Presiden Jokowi.
Bagi Megawati, Jokowi hanyalah kader partau. Hal itu diperlihatkan cucu Soekarno itu saat hadir pada perayaan hari jadi PDI Perjuangan.
Dalam kesempatan tersebut, menurut Refly, menunjukkan Megawati dengan percaya diri meroasting atau mengolok-olok Jokowi.
"Megawati mempresepsikan dirinya lebih berkuasa dibandingkan presiden jokowi yang dianggap nya petugas partai, bagaimana misalnya seorang presiden di roasting ketika acara ultah PDIP," ujar dia.
Sikap Megawati tersebut, menurut Refly, membuat perjuangan Jokowi selama 8 tahun jadi Presiden sia-sia lantaran hanya dianggap sebagai kader parai biasa yang sama sekali tidak dihormati.
Ia bahkan meminta para pendukung Jokowi agar melakukan pembelaan, bukan malah menyudutkan Mantan Wali Kota Surakarta tersebut.
"Harusnya Megawati yang di kritik yang melakukan Jokowi seperti anak buahnya, di roasting segala," kata dia.
Ia juga menyayangkan pendukung Jokowi yang justru mencari kesalahan Anies Baswedan.
"Anies Baswedan engga ngapa-ngapain tapi pusat serangan buzzer kepada anies bukan kepada orang yang secara terang benderang merendahkan Presiden Jokowi dan capres buzzer yaitu ganjar. Sibuk dengan Anies Baswedan tapi lupa dengan roasting Megawati terhadap Jokowi dan juga perlakuan kurang menghargai capres dari buzzer Ganjar Pranowo," sambungnya.
'Ada Rapat Oligarki Digelar Rutin Bahas Ganjar', Rocky Gerung Endus Keterlibatan Lembaga Survei
Pengamat Politik Rocky Gerung membeberkan, setiap pukul 04.20 WIB, ada rapat bersama oligarki, lembaga survei yang dihadiri menteri utama di sebuah ruangan di Istana.
“Dua hari lalu kita bahas terus-menerus bahwa setiap jam 04.20 di istana, dikumpulkanlah di situ lembaga survei, oligarki ada wakil oligarki untuk supply keinginan politik dan ekonomi, dan istana untuk menentukan apa headline yang mesti diajukan supaya headlinenya berguna, maka lembaga survei siap-siap kasih data tuh,” ucapnya dalam kanal YouTube-nya.
Hasil dari rapat itu kata dia, dibuat fabrikasi. Tujuannya untuk membuat publik gugup dan terus menekan Ketua Umum PDIP Megawati untuk mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Dia memastikan rakyat akan gugup melihat perkembangan dan mengetahui kepuasan rakyat terhadap Jokowi masih tinggi tapi tidak mungkin dicalonkan.
Olehnya, rakyat akan berpikir bahwa kepuasan rakyat terhadap Jokowi bisa dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo.
Rapat yang dilakukan istana itu kata ahli filsafat ini mencoba untuk menekan Megawati agar segera mendeklarasikan Ganjar.
“Dan itu harus cepat-cepat didengar oleh Ibu Mega. Ada ruang namanya 'war room' di istana itu yang mengevaluasi daily politik dan today isuenya adalah adalah PDIP harus mengucapkan calonnya itu. Jadi Ganjar di push jauh-jauh. Sementara Anies tenang-tenang aja itu di daerah mondar-mandir dan tetap dapat dukungan relawan. Jadi fabrikasi ini yang kita ngerti, itu fungsi dari uang aja, tuh bukan fungsi dari etika politik,” tandasnya.
Apa yang dulu disampaikan Rocky Gerung ini sepertinya sudah tercapai tujuannya sekarang.
Megawati resmi mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung PDIP di Pilpres 2024 mendatang.
Ramai Lembaga Survei Unggulkan Ganjar Menang Satu Putaran, Rocky Gerung Tak Percaya: Itu Direkayasa
Sejumlah lembaga survei selalu menempatkan nama Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres 2024. Di susul kemudian Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Seperti lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei terkait bakal calon presiden (capres) 2024.
Nama Ganjar Pranowo masih menempati posisi teratas, sementara nama Anies Baswedan mengeser nama Prabowo Subianto di nomor urut dua.
Survei Poltracking ini dilakukan pada 21-27 November. Survei dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan responden 1.220.
Responden merupakan warga yang sudah memiliki hak pilih, berusia 17 tahun ke atas, atau sudah menikah.
Margin of error +- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan dengan tatap muka langsung.
Simulasi 20 nama:
Ganjar Pranowo 28,3%
Anies Baswedan 24,9%
Prabowo Subianto 23,1%
Tidak tahu/tidak jawab: 9,3%
Survei terbaru dari lembaga Charta Politika Indonesia pada Kamis 22 Desember 2022, bahkan menyebut jika Pilpres digelar saat ini, Ganjar Pranowo berpotensi menang satu putaran.
Menurut survei ini, elektabilitas Ganjar Pranowo sangat tinggi mencapai 42,8 persen. Disusul Anies Baswedan 28.1 persen dan Prabowo Subianto 23.9 persen.
Namun, pegiat media sosial sekaligus pengamat politik Rocky Gerung justru menyangsikan hasil survei tersebut.
Ia menduga, tingginya elektabilitas Ganjar sampai disebut bisa menang satu putaran adalah penggelembungan angka.
"Pembusukan itu pertama-tama biang keladinya adalah opini publik yang bukan berasal dari publik. Tapi direkayasa oleh lembaga survei itu," kata Rocky Gerung dalam bincang-bincang santai bersama jurnalis senior Hersubeno Arief di kanal Youtubenya dikutip, Minggu (25/12/2022).
Menurut Rocky, saat ini yang punya tim atau lembaga survei yang valid adalah Partai Golkar dengan metodelogi yang jelas.
Jadi, hemat dia, Golkar memiliki data yang jelas soal elektabilitas bakal calon presiden saat ini. Baik itu Puan Maharani maupun Ganjar Pranowo.
"Golkar betul, bahwa PDIP akhirnya berkelahi. Semua orang tahu bahwa perkelahian itu juga baik Golkar sebutkan atau enggak sebutkan? Maka orang akan tahu bahwa itu gara-gara Ganjar dan PDIP panas terus di dalam," tukasnya. [Democrazy/sindo]
