DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
Hal itu, disampaikan Zulkifli menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang meminta agar reshuffle tak mengusik jatah kursi menteri untuk partainya.
“Kalau soal reshufle ini kan sepenuhnya hak prerogatif presiden,” Zulkifli Hasan ditemui di Hotel Novotel, Mangga Dua, Jakarta Utara, Minggu (27/3/2022).
Zulkifli menuturkan, posisinya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) maupun Ketua Umum PAN tidak bisa mengatur siapa-siapa saja menteri yang harus diganti.
Menurutnya, dirinya tidak punya hak untuk mengatur atau mengomentari isu reshuffle tersebut.
“Saya kan mantan ketua MPR dan sekarang Wakil Ketua MPR enggak usah kita ngatur-ngatur,” ucap Zulkifli.
Lebih jauh, mantan Menteri Kehutanan ini mengaku belum diajak bicara oleh presiden Joko Widodo terkait isu adanya reshuffle kabinet.
Ia pun membantah kabar PAN akan diberi posisi menteri dan posisi wakil menteri (wamen) yang akan diberikan ke PAN.
“Belum-belum (diajak bicara oleh presiden), Wah saya belum tahu (soal posisi Menko dan Wamen), tanya sama sana lah,” ucap Zulkifli.
Sebelumnya, Muhaimin Iskandar mengaku tak masalah jika Presiden Joko Widodo merombak atau me-reshuffle kabinetnya untuk memasukkan kader PAN.
Namun, Muhaimin mewanti-wanti agar masuknya kader PAN ke kabinet tidak mengganggu kursi yang sudah diduduki oleh kader PKB agar tidak menimbulkan konflik antarkedua partai.
"Silakan, asal enggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti, masak PAN lawan PKB?," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3/2022). [Democrazy/kompas]
