Soroti Wacana Penundaan Pemilu Luhut-Cak Imin, Pengamat: Ini Bisa Jadi 'Nada Kriminal' Bagi Demokrasi!

DEMOCRAZY.ID - Wacana penundaan pemilu semakin memanas usai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan memiliki big data aspirasi masyarakat yang tak tertarik dengan gelaran Pemilu 2024. Ucapan Luhut tentunya mengamini usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mencetuskan gagasan tersebut. Duet Imin-Luhut dalam menyanyikan wacana penundaan pemilu dinilai sebagian pihak membahayakan demokrasi.  Sebab, Undang-undang jelas menyatakan bahwa presiden dan wakil dipilih lima tahun sekali. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, tak hanya membahayakan demokrasi, Imin dan Luhut juga mengancam konstitusi. Pasalnya, fungsi konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh pemimpin negara. "Membahayakan demokrasi sebatas sudut pandang, yang jelas mereka mengancam konstitusi berfungsi sebagaimana seharusnya," ujar Dedi, Rabu, 16 Maret. "Konsti