DEMOCRAZY.ID - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menilai bahwa melakukan amandemen UUD 1945 untuk menunda Pemilu 2024 atau memperpanjang massa jabatan presiden bisa saja dilakukan. Namun ia menyinggung soal etika jika hal itu dilakukan, menurutnya sangat bermasalah. "Secara formal itu tidak salah, tetapi secara etik dan moral menurut saya itu sangat bermasalah, karena suasana kejiwaan, suasana kebatinan dan konteks yang menjadi latar belakang dari lahirnya pasal-pasal dalam amendemen itu dihilangkan begitu saja," kata Abdul dalam diskusi daring dengan tajuk 'Telaah Kritis Usul Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden' , Rabu (9/3/2022). Abdul mengingatkan kepada para elite hingga petinggi-petinggi partai politik agar melihat langsung situasi di tengah masyarakat. Menurutnya, jangan egois hanya demi kekuasaan semata. "Jangan hanya membaca hasil survei yang mungkin saja tidak akurat, Tentu, masyarakat menginginkan ya
Soroti Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Abdul Mu'ti: Secara Etika Itu Bermasalah!
Maret 09, 2022
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menilai bahwa melakukan amandemen UUD 1945 untuk menunda Pemilu 2024 atau memperpanjang massa jabatan presiden bisa saja dilakukan. Namun ia menyinggung soal etika jika hal itu dilakukan, menurutnya sangat bermasalah. "Secara formal itu tidak salah, tetapi secara etik dan moral menurut saya itu sangat bermasalah, karena suasana kejiwaan, suasana kebatinan dan konteks yang menjadi latar belakang dari lahirnya pasal-pasal dalam amendemen itu dihilangkan begitu saja," kata Abdul dalam diskusi daring dengan tajuk 'Telaah Kritis Usul Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden' , Rabu (9/3/2022). Abdul mengingatkan kepada para elite hingga petinggi-petinggi partai politik agar melihat langsung situasi di tengah masyarakat. Menurutnya, jangan egois hanya demi kekuasaan semata. "Jangan hanya membaca hasil survei yang mungkin saja tidak akurat, Tentu, masyarakat menginginkan ya