DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mendesak Presiden Joko Widodo menunjukkan sikap tegas dan keseriusannya menjaga konstitusi dan amanah terhadap reformasi.
Hal itu disampaikan menanggapi soal usulan penundaan Pemilu 2024 dari elite parpol pendukung pemerintah.
"Tunjukkan sikap tegas dan keseriusan komitmen menjaga konstitusi, amanah reformasi, dan demokrasi," kata Herzaky kepada wartawan, Sabtu (5/3/2022).
Herzaky mengatakan, daripada dipakai untuk mengusulkan Pemilu ditunda, energi yang ada lebih baik digunakan untuk fokus pada pemulihan ekonomi, membantu rakyat yang sedang susah.
"Daripada sibuk berupaya melanggengkan kekuasaan segelintir orang yang melanggar hati nurani dan akal sehat. Rakyat menanti realisasi dalam bentuk perilaku nyata, bukan kata-kata pemanis belaka," tuturnya.
Ia mengingatkan, bernegara bukan hanya soal kuat-kuatan dan kebetulan sedang berkuasa. Melainkan bagaimana kita menjaga komitmen dalam bernegara dan berdemokrasi.
"Kita memiliki Konstitusi, yang mendasarkan pada doktrin pembatasan kekuasaan. Lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali maksimal satu kali setelahnya. Pembatasan yang diperlukan, untuk menjaga agar Indonesia terhindar dari perilaku abuse of power dari para elitnya. Ingat, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely," ungkapnya.
Ia menilai, demokrasi Indonesia sudah menentukan ada keberkalaan dalam pemilu. Menurutnya, prinsip dasar tersebut harus dipatuhi.
"Lebih baik kita fokus jaga komitmen kita kepada konstitusi, demokrasi, dan amanah reformasi, sebagaimana yang ditekankan oleh Ketum Partai Demokrat AHY dalam berbagai kesempatan," ujarnya.
"Tanggal pemilu telah diketok. Sekarang seharusnya kita fokus pada bagaimana kita semua, sebagai elemen penting demokrasi, memastikan persiapan dan pelaksanaan pemilu nanti, benar-benar menjamin hak konstitusional rakyat untuk dipilih dan memilih. Bukan malah menggerogoti ataupun menggerusnya." [Democrazy/suara]
