DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Masyarakat dihebohkan dengan munculnya deretan nama yang disebut sebagai penceramah radikal.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Rakyat, Arvindo Noviar menilai sejatinya tidak ada penceramah atau ustaz yang radikal.
Arvindo menjelaskan bahwa makna radikalisme sendiri belakangan ini mulai bergeser.
Sehingga apabila bicara soal radikalisme, termasuk polemik penceramah radikal perlu dibedah lebih lanjut agar tidak bias maknanya.
"Pertama kalau kita bicara radikal, itu harus dibedah dulu, radikal apa yang dimaksud. Kan selama ini radikal sudah mengalami teoratif atau makna yang diturunkan begitu, radikal yang tadinya dianggap mengakar, lalu diselewengkan menjadi mengajarkan kebencian, mengajarkan kemarahan," ujar Arvindo pada Selasa, 8 Maret 2022.
Dia pun menegaskan tidak ada seorang ustaz yang berpaham radikalisme.
Sebagai pemimpin agama tentunya mereka mengajarkan tentang kedamaian dan toleransi.
Maka dari itu, kata Arvindo, apabila ada seorang penceramah yang mengajarkan kebencian atau radikalisme, mereka pasti bukan seorang ustaz.
"Kalau yang dimaksud ustaz radikal itu adalah mereka yang mengajarkan kebencian, maka enggak ada ustaz yang kayak gitu. Jika ada ustaz yang radikal, sejak awal logika kita sudah salah, tidak ada ustaz yang radikal. Kalau dia radikal, pasti dia bukan ustaz, karena ustaz mengajarkan kedamaian, toleransi, keberagaman, saling mencintai antar manusia," tegasnya.
Arvindo lantas memaparkan terkait ciri-ciri penceramah radikal yang sempat dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia (BNPT).
Pihaknya berpendapat, BNPT mengungkapkan hal demikian tentu dengan berbagai pertimbangan selaku institusi negara.
Oleh sebab itu pihaknya mendukung penuh langkah BNPT dalam meminimalisir adanya paham radikalisme di tanah air.
Hanya saja dia mengingatkan tidak boleh sembarangan mencatut nama siapa saja yang terjaring radikalisme. Harus ada indikator dan ciri-ciri yang jelas.
"Tentu BNPT punya pertimbangan tersendiri atas nama institusi negara karena wajar, kita punya pengalaman sejarah seperti DI/TII yang berusaha mendirikan negara NII. Menggunakan dalil agama untuk upaya pemberontakan terhadap negara yang sah," imbuhnya. [Democrazy/hops]
