DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Rusia akan segera menghentikan aksi militernya di Ukraina jika Kiev memenuhi empat syarat yang diajukan Moskow, demikian disampaikan Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov pada Senin (7/3/2022).
Dalam wawancara dengan Reuters, Peskov mengatakan bahwa Rusia dapat segera mengakhiri perang jika Ukraina setuju menandatangani perjanjian netralitas yang akan melarangnya memasuki NATO, mengakui Krimea sebagai Rusia, mengakui wilayah Luhansk dan Donetsk sebagai wilayah independen, dan menghentikan semua aksi militer.
"Kami benar-benar menyelesaikan demiliterisasi Ukraina," kata Peskov kepada Reuters.
“Kami akan menyelesaikannya. Tetapi yang utama adalah Ukraina menghentikan aksi militernya.
Mereka harus menghentikan aksi militer mereka dan kemudian tidak ada yang akan menembak.
"Kami juga telah berbicara tentang bagaimana mereka harus mengakui bahwa Krimea adalah wilayah Rusia dan bahwa mereka perlu mengakui bahwa Donetsk dan Luhansk adalah negara merdeka. Dan hanya itu. (Perang) akan berhenti sebentar lagi."
Peskov mengatakan bahwa negosiator dari pihak Ukraina telah "diberitahu bahwa semua ini dapat dihentikan dalam sekejap".
"Mereka harus membuat amandemen konstitusi yang menurutnya Ukraina akan menolak setiap tujuan untuk memasuki blok mana pun," tambah Peskov.
Dia kembali menekankan bahwa tujuan dari operasi militer yang dilancarkan Presiden Vladimir Putin pada 24 Februari itu adalah untuk melucuti senjata Ukraina dan menahan para pemimpin yang diklaim Rusia sebagai antek neo-Nazi.
Sejauh ini belum ada tanggapan dari pihak Ukraina mengenai tuntutan Rusia tersebut.
Sejak akhir pekan lalu Rusia telah mengumumkan gencatan senjata untuk membuka koridor kemanusiaan, memungkinkan warga Ukraina untuk keluar dari daerah konflik.
Namun, pihak Ukraina mengklaim gencatan senjata itu tidak diawasi dan serangan terus berlangsung menyebabkan evakuasi tidak dapat dilakukan.
Badan pengungsi PBB mengatakan pada Minggu (6/3/2022) bahwa lebih dari 1,5 juta orang telah meninggalkan Ukraina sejak invasi dimulai.
Dalam sebuah cuitan di Twitter Komisaris tinggi PBB untuk pengungsi, Filippo Grandi, menyebutnya sebagai "krisis pengungsi yang tumbuh paling cepat di Eropa sejak Perang Dunia II". [Democrazy/oke]
