DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi kritikan yang diarahkan kepadanya soal wacana penundaaan pemilu.
Luhut berkeras isu itu bergulir setelah dia banyak mendengar masukan dari kalangan masyarakat.
Luhut menyatakan pemilu 2024 terlalu terburu-buru dilaksanakan. Dia juga mengaku lelah karena pertikaian diantara sesama pendukung Presiden Jokowi.
“Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga mendengar istilah kadrun lawan kadrun. Kita mau damai. itu saja sebenarnya,” ujar Luhut saat ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Maret 2022.
Kadrun merupakan istilah yang sempat populer di masyarakat pada Pemilu 2019 lalu.
Istilah itu disematkan kepada para pendukung Jokowi saat itu sementara pendukung Prabowo Subianto mendapat sebutan Kampret.
Dalam sebuah wawancara di media sosial YouTube Luhut secara terbuka menyatakan wacana penundaan pemilu tersebut digulirkan berdasarkan analisa big data percakapan warganet di media sosial.
Dia mengklaim mayoritas warganet setuju jika pemilu ditunda. Klaim yang sama juga dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Klaim Luhut dan Muhaimin itu diragukan oleh berbagai kalangan. Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, misalnya, mempertanyakan validitas data para pejabat pemerintah itu.
"Sumber klaim data 110 juta netizen bicara soal presiden 3 periode atau perpanjangan itu dari mana?" cuitnya dalam akun twitter @ismailfahmi. Fahmi telah mengizinkan cuitannya dikutip.
Direktur Eksekutif IndoStrategic Ahmad Khoirul Umam pun menyatakan Luhut melakukan manipulasi informasi.
"Yang disampaikan Pak Luhut itu jelas itu adalah manipulasi informasi. Data 110 juta itu jelas, tidak merepresentasikan apapun karena tidak ada konfirmasi data yang mana," kata pakar ilmu politik ini dalam diskusi Total Politik di Jakarta, Ahad, 13 Maret 2022.
Luhut kembali menegaskan sikapnya mendukung penundaan pemilu.
Dia menyatakan saat ini pemerintah sedang disibukkan dengan penanganan pandemi Covid-19.
Di tengah kebutuhan anggaran untuk pemulihan ekonomi dan upaya menekan defisit APBN, pemerintah mesti mengeluarkan dana yang besar untuk pemilihan presiden pada 2024.
“Kenapa duit begitu besar? Itu kan banyak mengenai pilpres mau dihabisin sekarang. Mbok nanti, kita sedang sibuk dengan kenaikan covid. Keadaan masih begini. Itu pertanyaan,” ucap Luhut.
Dia pun membalikkan pertanyaan mengapa Presiden Joko Widodo alias Jokowi harus turun dari jabatannya. Padahal, kata dia, negara sedang dalam keadaan tenang.
“Saya tanya kamu, apa alasan Pak Jokowi turun? Saya melihat di bawah, saya sampaikan, kok banyak rakyat yang nanya. Yang saya tangkap, boleh benar boleh enggak benar, sekarang kita tenang-tenang kok,” ucapnya.
Meski demikian, Luhut mengatakan wacana perpanjangan masa jabatan akan berproses. Wacana tersebut dapat gugur bila DPR dan MPR tak setuju.
Dia mengklaim bahwa proses ini merupakan bentuk demokrasi.
“Jadi mengapa mesti marah-marah? Ada yang salah?” katanya.
Sejumlah Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga sebelumnya sempat mengajukan sejumlah kritik kepada Luhut Binsar Pandjaitan.
Mereka meminta Luhut bekerja sesuai proporsinya sebagai Menkomarinves serta tak ikut campur soal politik. [Democrazy/tempo]
