DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ekonom Senior Rizal Ramli baru-baru ini kembali tanggapi soal wacana penundaan pemilu 2024 yang berbuntut panjang.
Hal tersebut disampaika Rizal Ramli melalui kanal Youtobe Refly Harun.
Terkait hal tersebut, Rizal Ramli menyebutkan bahwa operasi ini mirip dengan operasi militer yang jelas ada komandan nya.
“Itu kaya operasi militer aja. Komandan nya jelas, ada siapa, pejabat, Menteri. Dicarilah alasan-alasan, (tapi) semua alasannya ngasal, ngawur,” katanya.
Selain itu, Rizal Ramli bahkan menyebutkan bahwa, ada ketua partai politik (parpol) yang menyuarakan penundaan Pemilu 2024 pun hanya didukung oleh survei abal-abal.
“Ya jadi tiga-tiga mereka (ketum parpol) ini lah yang ‘nyanyi’ didukung oleh survei abal-abal, bahwa 73 persen rakyat Indonesia sangat puas dengan Jokowi,” ucapnya.
“Ini survei bener-bener bayaran, abal-abal yang digunakan untuk justifikasi kenapa perpanjangan dilakukan,” imbuhnya.
Namun, rencana tersebut terbongkar dan Rizal Ramli mengatakan mereka sebetulnya hendak melakukan kudeta terhadap konstitusi.
“Tapi ternyata rencana jahat ini terbongkar, karena mereka ini sebetulnya melakukan kudeta Konstitusi,” jelasnya.
Padahal, kata Rizal Ramli sudah mengatur bahwa maksimal jabatan seorang Presiden ialah 10 tahun atau dua periode.
Alih-alih menunda pemilu 2024, eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini justru mengusulkan agar kontestasi lima tahunan itu dipercepat.
Bukan tanpa alasan, Rizal Ramli juga menilai pemerintah tidak becus untuk melakukan berbagai tugasnya.
“Nah logika itu justru harus dibalik. Pemerintah yang gak becus, yang membiarkan korupsi, terjadi secara masif dan KKN terjadi secara masif, yang bikin rakyat hidup susah itu justru harus dipercepat, diselesaikan, bukan diperpanjang,” tegasnya.
Eks Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) ini mengatakan di negara-negara parlementer pun akan melakukan percepatan pemilu, kalau-kalau presidennya tidak becus.
“Logikanya aja logika ngawur. Jadi di seluruh dunia, apalagi di negara-negara parlementer, kalau presidennya itu gak becus, pemerintahannya sangat korup, yang ke-tiga tidak mampu mensejahterakan rakyat, malah bikin rakyat hidup sulit, yang ada itu pemilu dipercepat,” ungkapnya.
Pemilu dipercepat dengan harapan akan terpilih pemimpin yang lebih baik sehingga bisa memperbaiki ekonomi dan sosial.
“Dengan harapan kalau pemilu dipercepat akan terpilih yang lebih baik, yang lebih hebat, yang legitimasi nya lebih kuat, sehingga bisa memperbaiki keadaan ekonomi dan sosial,” terangnya.
“Pemimpin yang gak becus memperbaiki keadaan, yang bikin rakyat susah itu wajib dipercepat pemilunya,” timpalnya. [Democrazy/terkini]
