DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini Indonesia mampu membayar utang yang sudah ditarik selama ini. Termasuk lonjakan ketika pandemi Covid-19.
Menurutnya, pemerintah harus melonggarkan defisit hingga 6% dari 2020 sampai 2023 karena penerimaan yang anjlok dan di sisi lain belanja naik tajam akibat pandemi Covid-19.
Namun, ia yakin bisa mengembalikan ke posisi semula yakni maksimal 3% sesuai dengan UU Keuangan Negara.
"Kita tambah defisit kalau kita yakin kita akan pulih ya nggak apa-apa, karena kita yakin bisa membayar kembali," ujarnya dalam sosialisasi UU HPP di Jawa Tengah, Kamis (10/3/2022).
Hal ini tercermin dari realisasi APBN pada tahun 2021.
Dimana defisit bisa ditekan lebih rendah dari yang diprediksi yakni dari 5,7% menjadi 4,65%.
Artinya konsolidasi fiskal untuk mengembalikan defisit ke 3% di tahun 2023 bisa tetap dilaksanakan.
Adapun defisit ini turun didukung oleh penerimaan negara terutama pajak yang berhasil tembus di atas target setelah 12 tahun selalu mengalami shortfall.
Di sisi lain belanja negara bisa dikendalikan karena kasus Covid-19 yang melandai di akhir tahun lalu.
"Tahun 2021 kita bisa menurunkan (defisit), pendapatan negara naik dan belanja kita tahan sehingga defisit turun di 4,65% dari PDB atau Rp 783 triliun. Tetap defisit tapi turun," jelasnya.
Lalu tahun ini, defisit akan dijaga bisa tetap rendah dan hal ini dinilai bisa terjadi.
Apalagi di awal tahun penerimaan negara cukup baik akibat kenaikan harga komoditas unggulan RI yang berkontribusi besar ke pendapatan.
"Itu karena pemulihan ekonomi terjadi dan tentu reform di bidang pajak dan perpajakan dilakukan terus. Dan kita akan terus melakukan itu sehingga tahun 2022 ini juga kita harapkan konsolidasi dari fiskal mulai akan terus dilakukan," pungkasnya. [Democrazy/cnbc]
