DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan bahwa biaya demokrasi di Indonesia memang sudah dipastikan menelan baiaya yang mahal.
Hal tersebut dikarenakan Indonesia kini sudah mengadopsi sistem Barat.
La Nyalla menilai, seharusnya Indonesia lebih menganut sistem Pancasila dan menghindari sistem barat.
"Sudah konsekuensi bagi negara ini dengan Pemilu yang berbiaya mahal," kata La Nyalla dalam Program Acara Dialektika di TV Muhammadiyah berjudul 'Menunda Pemilu Siapa yang Suruh', dikutip pada Minggu (6/3/2022).
"Karena kita meniru sistem Presidensil dengan pola demokrasi Barat dimana semua dilakukan melalui pemilihan langsung," tambahnya.
Sistem Demokrasi Pancasila diminta La Nyalla sudah harus diterapkan dengan mekanisme perwakilan.
Hal tersebut lebih condong ke rakyat yang memberikan mandat kepada MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara.
"Tapi itu justru kita tinggalkan, sejak Amandemen 20 tahun lalu. Ya inilah konsekuensinya demokrasi berbiaya tinggi demi mengikuti demokrasi prosedural," paparnya.
La Nyalla menilai, jika pemilu ditund karena alasan anggaran yang besar tidak bisa dibenarkan.
Terlebih ia menilai bahwa anggaran pemilu juga dikeluarkan secara bertahap.
"Toh, pemerintah juga tidak sedang kesulitan anggaran. Buktinya proyeksi pembangunan IKN yang anggarannya lebih besar pun tetap jalan," tandasnya.
Lebih lanjut, La Nyalla juga merasa bingung jika pemilu ditunda karena alasan Pandemi Covid-19.
Sebelumnya Pilkada tetap berlanjut pada 9 Desember 2020 meski kasus positif sedang meningkat.
"Kami di DPD RI saat itu sempat mengundang KPU, Bawaslu dan Mendagri, kenapa Pilkada dipaksa tetap jalan. Saat itu dijelaskan bahwa sudah dilakukan simulasi protokol kesehatan. Makanya kalau sekarang pandemi dijadikan alasan menunda Pemilu, saya pikir tidak masuk akal," tuturnya.
Terakhir, La Nyalla mengimbau agara para elit politik di Indonesia tidak perlu lagi membuat kegaduhan dan fokus untuk membantu rakyat kecil.
"Rakyat di bawah semakin susah. Harga bahan pokok naik, elpiji dan BBM naik. Jeritan rakyat ini yang harus dipikirkan oleh elit politik," pungkasnya. [Democrazy/fin]
