DEMOCRAZY.ID - Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mengkhawatirkan dua skenario yang bisa saja dibuat untuk meloloskan wacana penundaan Pemilu 2024. Pertama, Zainal khawatir akan kemungkinan agenda amandemen UUD 1945 yang sedang dibahas MPR disusupi ayat perpanjangan masa jabatan presiden. "Kita tidak pernah tahu apakah agenda amandemen itu cuman PPHN. Bisa Jadi agenda lain mendompleng. Tetapi kalau pun PPHN lahir, di ujungnya sangat dimungkinkan adanya perubahan terhadap sistem pemilihan presiden. Jadi presiden kembali dipilih MPR, karena harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan PPHN ke MPR," ujar Zainal dalam diskusi daring, Rabu, 16 Maret 2022. Menurut Zainal, hal ini patut diantisipasi mengingat Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam sejumlah kesempatan sudah terang-terangan menyampaikan keinginan mengembalikan sistem pemilihan presiden ke MPR. "Nah ini yang menjadi kekhawatiran paling besar, karena sangat mungkin beberapa partai i
DEMOCRAZY.ID - Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mengkhawatirkan dua skenario yang bisa saja dibuat untuk meloloskan wacana penundaan Pemilu 2024. Pertama, Zainal khawatir akan kemungkinan agenda amandemen UUD 1945 yang sedang dibahas MPR disusupi ayat perpanjangan masa jabatan presiden. "Kita tidak pernah tahu apakah agenda amandemen itu cuman PPHN. Bisa Jadi agenda lain mendompleng. Tetapi kalau pun PPHN lahir, di ujungnya sangat dimungkinkan adanya perubahan terhadap sistem pemilihan presiden. Jadi presiden kembali dipilih MPR, karena harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan PPHN ke MPR," ujar Zainal dalam diskusi daring, Rabu, 16 Maret 2022. Menurut Zainal, hal ini patut diantisipasi mengingat Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam sejumlah kesempatan sudah terang-terangan menyampaikan keinginan mengembalikan sistem pemilihan presiden ke MPR. "Nah ini yang menjadi kekhawatiran paling besar, karena sangat mungkin beberapa partai i