Pakar Hukum Tata Negara STIH: Luhut Bodohi Rakyat Dengan Klaim Big Data Penundaan Pemilu!

DEMOCRAZY.ID - Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STIH) Jentera, Bivitri Susanti, menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sedang membodoh-bodohi masyarakat dengan big data yang diklaim berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. "Saya ketawa sekaligus marah mendengar klaim 110 juta itu, kita semua dianggap bodoh sepertinya. Kita sedang dibodoh-bodohi dengan cara ini, logika kita dibolak-balik sembarangan dan apa yang dinyatakan penguasa seakan-akan benar," ujar Bivitri dalam diskusi daring, Rabu, 16 Maret 2022 Data yang diklaim Luhut itu, ujar Bivitri juga sudah dimentahkan Drone Emprit.  Data menunjukkan, dari 18 juta pengguna Twitter di Indonesia, hanya sekitar 10 ribu yang aktif bicara soal perpanjangan masa jabatan presiden atau hanya 0,055 persen.  Padahal pengguna Twitter paling cerewet soal politik. Apalagi pengguna akun lain seperti Instagram, Facebook yang persentase