DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Partai Golkar tetap pada pendiriannya mengusulkan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024).
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, hal itu merupakan bagian dari aspirasi masyarakat.
"Kita harus mengerti yang namanya aspirasi. Aspirasi tidak boleh ditolak, apalagi Golkar, suara Golkar itu suara rakyat," ujar Airlangga di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Kamis (10/3/2022).
Meski begitu, Partai Golkar juga menyadari ada sejumlah partai politik khususnya koalisi pemerintah yang juga menolak wacana penundaan Pemilu 2024.
Namun di sisi lain, aspirasi yang diklaim dari masyarakat juga tidak bisa diabaikan.
Oleh karena itu, kata Airlangga, pihaknya mendorong adanya pertemuan antara para ketua-ketua umum partai politik untuk membicarakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan isu perpanjangan masa jabatan presiden.
"Karena posisi demikan, ini perlu dibicarakan secara konsensus antara ketua umum-ketua umum partai," kata Airlangga.
"Kita ini bukan pemilu atau keputusan model barat, tapi model Indonesia. Musyawarah untuk mufakat, konsensus untuk gotong royong yang terbukti dari penanganan pandemi Covid-19 dan Pemilu," imbuhnya.
Lebih lanjut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian itu juga menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu terkait wacana tersebut.
Menurut Airlangga, aspirasi yang ada harus tetap ada. Namun tetap harus sesuai koridor yang ada.
"Dari bapak presiden sendiri sudah jelas bahwa aspirasi demokratis itu tetap harus tumbuh, namun juga tentu kita melihat koridor-koridor yang ada. Sehingga tentu biasanya dalam hal-hal tertentu komunikasi antar partai politik, pimpinan politik menjadi penting," kata Airlangga.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga menilai perlu adanya pertemuan dengan para ketua-ketua umum partai politik.
Dia meyakini, wacana penundaan Pemilu akan disetujui Presiden Jokowi apabila semua partai politik menyuarakan hal yang sama.
Belakangan, Presiden Joko Widodo buka suara mengenai wacana tersebut. Jokowi mengajak semua pihak termasuk dirinya untuk tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi.
"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," ujar Jokowi dikutip dari Kompas.id edisi Sabtu (5/3).
Meski begitu, Jokowi mengatakan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden tidak bisa dilarang. Sebab, hal tersebut bagian dari demokrasi.
Namun, dia mengingatkan jika sudah ada keputusan yang diambil, hendaknya semua pihak menghormati hal tersebut.
"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden). Menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi, bebas berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," kata Jokowi. [Democrazy/era]
