POLITIK

Luhut Soal Klaim 'Big Data' 110 Juta Rakyat Dukung Tunda Pemilu: Serius Ada Datanya, Tapi Gak Perlu Dibuka

DEMOCRAZY.ID
Maret 15, 2022
0 Komentar
Beranda
POLITIK
Luhut Soal Klaim 'Big Data' 110 Juta Rakyat Dukung Tunda Pemilu: Serius Ada Datanya, Tapi Gak Perlu Dibuka

Luhut Soal Klaim 'Big Data' 110 Juta Rakyat Dukung Tunda Pemilu: Serius Ada Datanya, Tapi Gak Perlu Dibuka

DEMOCRAZY.ID - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjawab soal big data 110 juta pengguna media sosial ingin Pemilu 2024 ditunda. 


Luhut mengatakan data itu benar adanya, namun tak ingin membuka ke publik.


"Ya pasti ada-lah, masak bohong. Ya janganlah, buat apa dibuka," kata Luhut di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Selasa (15/3/2022).


Luhut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai big data itu. Namun, menurutnya, teknologi saat ini sudah berkembang dengan pesat.


"Gini, sekarang teknologi itu sudah berkembang dengan pesat ya, jadi itu yang saya bisa bilang," kata dia.


Ungkap Alasan Netizen Mau Tunda Pemilu


Saat ditanya mengenai alasan 110 juta pengguna media sosial itu menginginkan penundaan pemilu, Luhut malah bertanya balik.


"Alasan penundaan? Kan itu, saya tanya kamu apa alasan orang bikin Pak Jokowi turun, ada alasannya?" kata Luhut menjawab pertanyaan wartawan.


Luhut kemudian mengungkap alasan wacana penundaan pemilu itu mengemuka. 


Luhut pun menjelaskan bahwa dia mendapat beberapa keluhan dari masyarakat mengenai pemilu.


"Kalau saya, saya hanya melihat di bawah, saya kan udah sampaikan, kok rakyat itu nanya, yang saya tangkap ini ya, saya boleh benar boleh nggak benar, 'Sekarang kita tenang-tenang kok', yang kedua 'kenapa duit segitu besar' kan banyak tu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, 'mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan COVID, keadaan masih begini' dan seterus-seterusnya, itu pertanyaan. 'Kenapa musti kita buru-buru?', 'kami capak juga dengan istilah kadrun lawan kadrun', kayak gitu, istilah yang dulu itu lah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya," kata dia.


Luhut mengatakan usul penundaan pemilu adalah salah satu bagian dari demokrasi. 


Dia mengatakan usulan itu akan melalui proses di DPR hingga MPR.


"Itu kan semua berproses, kalau nanti prosesnya jalan sampai ke DPR ya bagus, DPR nggak setuju ya berhenti, kalau sampai di DPR setuju sampai ke MPR nggak setuju, ya, berhenti, ya itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?" sebutnya.


Luhut kemudian menjawab isu mengenai dirinya memanggil petinggi parpol mengenai wacana penundaan pemilu ini. Luhut membantah itu itu.


"Nggak ada," jawab Luhut saat ditanya apakah dia memanggil petinggi partai politik. [Democrazy/detik]

Penulis blog