DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan merasa tak ada yang salah dengan pernyataannya soal big data 110 juta warganet yang ingin Pemilu 2024 ditunda.
Ia justru heran pada pihak-pihak yang merespons dengan keras pernyataan dirinya.
“Kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?," kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Luhut mengeklaim dirinya tak mengada-ada soal big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda.
Dia mengatakan, saat ini teknologi sudah berkembang pesat.
Oleh karenanya, mudah untuk mengetahui suara rakyat soal penundaan pemilu.
Ia pun menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut maupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.
Meski begitu, Luhut mengaku enggan membuka data tersebut ke publik.
"Ya janganlah, buat apa dibuka?,” ujarnya.
Luhut juga mengaku mendengar aspirasi tersebut secara langsung.
Menurutnya, banyak yang bertanya ke dirinya mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.
Tak hanya itu, kepada Luhut, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan.
Masyarakat pun mempertanyakan mengapa pemilu harus buru-buru, padahal gelaran tersebut bisa mengubah situasi politik menjadi tidak tenang karena adanya poros-poros dukungan ke calon tertentu.
"Masyarakat bertanya), kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun. Kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itu lah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya," kata Luhut lagi.
Meski mengeklaim adanya big data soal 110 juta warganet yang menolak pelaksanaan Pemilu 2024, Luhut mengaku tidak pernah mengumpulkan elite partai politik untuk berkonsolidasi membahas ini.
Luhut mengaku paham bahwa upaya menunda pemilu butuh proses yang panjang, perlu persetujuan DPR hingga MPR. Dia mengeklaim bakal menyambut baik jika wacana tersebut terealisasi.
Namun, seandainya tidak berjalan, itu pun tak menjadi soal.
"(Kalau) MPR nggak setuju ya berhenti. Ya itulah demokrasi kita,” kata dia. [Democrazy/kmp]
