DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ketua Fraksi MPR PKB Jazilul Fawaid mengeklaim banyak anggota Fraksi PKB yang mendukung wacana penundaan pemilu 2024.
Wacana penundaan pemilu pertama kali didorong Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
"Kalau teman-teman Fraksi PKB kenapa banyak yang hadir hari ini? Karena memang setuju (penundaan pemilu). Bahkan ada yang mau iuran," kata Jazilul dalam diksusi Fraksi PKB MPR bertajuk 'Penundaan Pemilu Dalam Koridor Konstitusional' di Gedung DPR, Senayan, Selasa (15/3).
Namun, Jazilul menuturkan wacana penundaan pemilu sebenarnya tak ada di konstitusi karena sudah mengamanatkan pemilu diadakan 5 tahun sekali.
"Soal penundaan pemilu memang di konstitusi kita tidak disebutkan. Tidak ada aturan di konstitusi kita, karena konstitusi kita pasal 22 (UUD 1945) menyebutkan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali," tuturnya.
Meski begitu, ia menuturkan sebenarnya penundaan pemilu bukan hal tabu di Indonesia.
Jazilul mencontohkan pemilu tahun 2022 yang dimajukan pada tahun 1999.
"Tetapi peristiwa politik dalam sejarah banyak sekali, pemilu tidak dilaksanakan dalam lima tahun sekali. Tahun 1999 itu mestinya pemilu tahun 2002. Tetapi dimajukan tahun 99. Tidak ada satu pun ketika itu menyatakan pemilu 99 itu inkonstitusional," ujarnya.
"Karena apa? Karena dalilnya berbeda. Sedangkan penundaan pemilu, kemudian sebagian menganggap itu inkonstitusional," jelas Jazilul.
Karena itu, Wakil Ketua MPR ini pun menambahkan wacana penundaan pemilu merupakan dinamika yang sebenarnya bukan hal aneh yang dapat dibahas oleh masyarakat.
"Nah, sama juga wacana itu bukan barang aneh karena memang keadaan itu bagian dari dinamika," tutup Jazilul. [Democrazy/kmp]
