DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Dua tahun menjelang pemilihan presiden yang ditetapkan jatuh pada 14 Februari 2024, wacana agar presiden Jokowi memperpanjang masa jabatan menjadi 3 periode terus bergema.
Wacana Jokowi 3 periode tak ayal menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia.
Kabar tersebut pun turut dibahas oleh YouTuber ternama Deddy Corbuzier bersama Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan di podcast miliknya yang tayang hari ini Jumat, 11 Maret 2022.
Menghadirkan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai bintang tamu, Deddy Corbuzier mengungkapkan polemik yang berkembang soal wacana jabatan presiden Jokowi 3 periode.
"Jokowi 3 periode, ini berita dimana-mana heboh katanya bapak dulu mau sekarang jadi mau. Rakyat ada yang setuju karena udah Ok nih kinerjanya, tapi ada yang marah-marah," ujarnya dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier.
Setelah itu, dia pun lantas menanyakan kemungkinan terlaksananya wacana tersebut.
"Saya nanyanya ini dulu, sebenernya memungkinkan tidak dulu?" lanjut Deddy.
Menjawab pertanyaan Deddy, Luhut mengatakan mungkin atau tidaknya masa jabatan presiden Jokowi diperpanjang tergantung keputusan MPR dan DPR.
Pria yang akrab disapa Opung tersebut berujar bahwa wacana jabatan presiden 3 periode merupakan bagian dari demokrasi.
"Soal mungkin atau tidak mungkin itu nanti DPR atau MPR juga yang menentukan," jawab Luhut.
"Tapi bahwa ada wacana-wacana macem-macem di publik itu bagian daripada demokrasi," lanjutnya.
Menurut Luhut, wacana perpanjanga masa jabatan presiden Jokowi merupakan hal yang sah-sah saja.
Kendati demikian, dia mengatakan ditanggapi atau tidaknya wacana tersebut bergantung pada perwakilan rakyat.
Dalam pernyataannya, Luhut mengatakan Presiden Jokowi tidak mempunyai urusan soal wacana yang menuai polemik di kalangan masyarakat ini.
Luhut pun menegaskan bahwa Presiden Jokowi sudah jelas menyatakan akan taat pada konstitusi yang menetapkan jabatan pemimpin negara Indonesia hanya 2 periode.
"Pak Jokowi apa urusannya, dia sebutkan bahwa 'saya taat konstitusi' udah jelas itu," tegas Luhut Binsar Pandjaitan. [Democrazy/depok]
