DEMOCRAZY.ID - Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Rocky Gerung menilai PSI dungu karena usulan menolak penundaan pemilu tapi mendukung jabatan presiden tiga periode. PSI merespons balik komentar Rocky Gerung tersebut. "Saya berterima kasih atas komentar Bapak yang menyebut pernyataan saya sebagai pernyataan yang dungu dan bodoh. Komentar yang saya terima dengan lapang dada mengingat saya yakin komentar tersebut pasti datangnya dari seorang yang sangat pintar dan pastinya supercerdas," kata Sekjen PSI Dea Tuanggaesti dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/3/2022). Dea menilai usulannya soal tiga periode lebih logis dibanding upaya memperpanjang masa jabatan dengan menunda pemilu. Dea mengaku hanya ingin melindungi Jokowi secara konstitusional. "Pernyataan saya adalah sebuah tanggapan atas realitas politik yang telah dinyatakan secara terbuka oleh partai-partai yang ada di parlemen, yang ingin memperpanjang masa jabatan Presiden tanpa melalui pemilihan umum
Gak Terima Dikatain Dungu, Sekjen PSI Semprot Rocky Gerung: Apa Kontribusi Anda Untuk Negara?
Maret 09, 2022
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Rocky Gerung menilai PSI dungu karena usulan menolak penundaan pemilu tapi mendukung jabatan presiden tiga periode. PSI merespons balik komentar Rocky Gerung tersebut. "Saya berterima kasih atas komentar Bapak yang menyebut pernyataan saya sebagai pernyataan yang dungu dan bodoh. Komentar yang saya terima dengan lapang dada mengingat saya yakin komentar tersebut pasti datangnya dari seorang yang sangat pintar dan pastinya supercerdas," kata Sekjen PSI Dea Tuanggaesti dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/3/2022). Dea menilai usulannya soal tiga periode lebih logis dibanding upaya memperpanjang masa jabatan dengan menunda pemilu. Dea mengaku hanya ingin melindungi Jokowi secara konstitusional. "Pernyataan saya adalah sebuah tanggapan atas realitas politik yang telah dinyatakan secara terbuka oleh partai-partai yang ada di parlemen, yang ingin memperpanjang masa jabatan Presiden tanpa melalui pemilihan umum