DEMOCRAZY.ID - Puluhan aktivis Papua menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kostrad, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (7/3).
Mereka menuntut Presiden Joko Widodo menarik pasukan militer yang ada di Kabupaten Puncak, Papua.
Massa aksi yang tergabung dalam aliansi Pro-Demokrasi dan Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) se-Jabodetabek menilai tindakan militer di Papua yang menganiaya anak sekolah dasar karena diduga mencuri senjata beberapa waktu lalu tidak berdasar.
"Menuntut Presiden untuk segera menarik militer dari tanah Papua," kata salah satu orator di depan Gedung Kostrad, Jakarta Pusat, Senin (7/2).
"Anak SD tidak tahu yang namanya senjata. Tidak tahu yang namanya mencuri," ujarnya.
Selain itu, dalam keterangan resmi, mereka juga mengatakan operasi gabungan TNI/Polri menyusul penembakan Kepala BIN Daerah Papua Gusti Putu Danny juga banyak menyebabkan warga sipil menjadi korban.
Aparat gabungan disebut membakar rumah-rumah warga dan melakukan tindak kekerasan terhadap mereka.
Akibatnya, sejumlah warga pun memilih mengungsi untuk menyelamatkan diri.
"Kepada Presiden, segera tarik militer yang ada di tanah Papua," seru orator.
"Jokowi bertanggungjawab atas penindasan di Papua," ucapnya.
Sebelumnya, seorang anak kelas 4 Sekolah Dasar (SD) berinisial MT meninggal dunia setelah diduga dianiaya oleh aparat keamanan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua, pada Minggu (20/2) lalu.
Berdasarkan informasi yang diterima oleh Amnesty Internasional Indonesia, peristiwa itu bermula saat MT dan enam anak lainnya ditangkap karena dituduh mencuri senjata milik anggota TNI di Sinak.
"Berdasarkan laporan media lokal pada 26 Februari, dua orang pemuda diduga mengambil satu pucuk senjata milik anggota TNI di sekitar Bandara Tapulinik Sinak, Kabupaten Puncak Papua, pada malam hari 20 Februari," demikian cuitan di akun Twitter @amnestyindo dan telah diizinkan untuk dikutip, Senin (28/2). [Democrazy/cnn]