DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kantor Staf Presiden (KSP) membeberkan data terkait ulah kelompok kriminal bersenjata (KKB) di beberapa distrik di Papua sejak Januari hingga awal Maret 2022.
Ada tujuh dugaan tindak pidana yang dilakukan KKB dengan 13 korban meninggal dunia dan 5 korban mengalami luka-luka yang mencakup anggota TNI dan masyarakat sipil.
Data itu disampaikan setelah serangan KKB yang menewaskan delapan orang korban petugas PT Palapa Ring Timur Telematika (PTT).
Para petugas tersebut dikabarkan sedang memperbaiki Tower Base Transceiver Station (BTS) 3 Telkomsel di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.
"Saya mengecam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh KKB di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua. Seluruh korban sedang melaksanakan tugas mereka demi mempermudah akses komunikasi masyarakat. Pekerjaan tersebut justru mendukung kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses komunikasi dan konektivitas. Akses komunikasi itu akan memudahkan kegiatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi warga, yang seharusnya didukung," kata Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardani, dalam keterangan tertulis, Minggu (6/3/2022).
Jaleswari menyampaikan dukacita atas meninggalnya para korban. Dia meminta aparat mengusut tuntas insiden pembunuhan tersebut.
"Kami juga menyampaikan dukacita yang mendalam kepada keluarga dari para petugas PTT yang menjadi korban jiwa saat sedang melaksanakan tugasnya di area Kabupaten Puncak. Para petugas sejatinya telah memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa kita dengan menjaga jaringan konektivitas. Saya meminta agar para aparat terkait melakukan penegakan hukum secara tegas, tuntas, dan proporsional atas tindak pidana tersebut," ujar Jaleswari.
Pada 2021, pemerintah disebut telah merencanakan pembangunan infrastruktur base transceiver station (BTS) di Papua dan Papua Barat sebanyak 4.200 unit.
Lebih dari 60 persen titik yang telah dibangun terdapat di Papua dan Papua Barat.
Lewat pembangunan infrastruktur telekomunikasi itu, masyarakat Papua dan Papua Barat diharapkan dapat menikmati jaringan telekomunikasi 4G.
"Konektivitas merupakan salah satu pilar penting dalam membangun kesejahteraan di Tanah Papua, tindak pidana ini merugikan semua pihak," ujar Jaleswari.
"Ke depan pemerintah pusat dan daerah serta seluruh unsur aparat akan terus bekerja sama serta menggandeng tokoh adat dan masyarakat Tanah Papua untuk memberikan perlindungan maksimal bagi segenap warga masyarakat di Tanah Papua," sambung Jaleswari. [Democrazy/dtk]
