DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru saja marah-marah terhadap kinerja menterinya.
Hal ini disebabkan karena sejumlah kementerian menggunakan anggaran untuk membeli barang impor, alih-alih produk Tanah Air.
Selama ini, Jokowi dikenal sebagai Presiden RI yang tenang dan santai saat menghadapi berbagai masalah dalam negeri.
Namun, pada kenyataannya, ia pernah gregetan dan bahkan dibuat marah besar terhadap kinerja beberapa jajaran menteri.
Nah, berikut ini ada 4 momen dimana Jokowi gregetan dengan kerja para menteri, yang disebut lambat dan seringkali tidak mengikuti aturan.
1. Jokowi Marah Mendengar Banyak Potongan Pembagian Bansos
Jokowi sempat marah besar seusai mendengar laporan terkait banyaknya potongan dalam pembagian bansos tunai dan beras COVID-19.
Ia bahkan didesak melakukan perubahan pejabat di Kementerian Sosial, termasuk mengganti Menteri Sosial Juliari P. Batubara.
Hal ini disampaikan oleh Immanuel Ebenezer, yang merupakan Ketua Umum Relawan Jokman (Jokowi Mania) di program Aiman, Kompas TV. Tepatnya pada Senin (26/10/2020) lalu.
Menurutnya, beberapa direktur di Kemensos harus dicopot usai adanya laporan bansos yang ‘dimainkan’.
“Dia sangat marah sekali. Jangan satu butir beras pun kalian curi, kalian ambil,” jelas Immanuel menirukan ucapan Jokowi.
Ia sendiri mengaku sangat mengharapkan agar Menteri Sosial tersebut bisa segera diganti.
Pasalnya, ini juga dianggap bagian dari tanggung jawabnya selaku relawan.
2. Ancam Telepon Menteri Jika Pencairan Jumlah Anggaran Rendah
Jokowi kembali marah karena mengklaim setiap hari mengawasi kegiatan belanja kementrian atau lembaga.
Ia bahkan tidak segan untuk langsung menegur para menteri jika pencairan anggarannya rendah.
Kala itu, dirinya mengaku rutin memeriksa jumlah pencairan anggaran setiap kementerian dan lembaga negara.
Jika realisasi anggaran tidak sesuai ekspetasinya, ia mengancam akan menghubungi menteri dan pimpinan lembaga terkait untuk memberikan peringatan.
Ini disampaikan Jokowi saat mengunjungi Posko Penanganan COVID-19 di Semarang, Selasa (30/6/2020) lalu.
Ia mengatakan jika itu perlu dilakukan agar pencairan belanja kementerian dapat mutlak, sehingga dapat mengoptimalkan perekonomian masyarakat.
Sebelumnya dalam sidang kabinet paripurna 18 Juni 2020 lalu, Jokowi menegur para menteri dan pimpinan lembaga negara yang bekerja lambat dalam merealisasikan kebijakan penanganan COVID-19.
Ia bahkan menyinggung pilihan perubahan kabinet di depan para Menteri Kabinet Indonesia Maju pada sidang kabinet itu secara langsung.
3. Sebut Kerja Kementerian 3 Bulan WFH Kayak Cuti
Jokowi marah kepada jajarannya dalam rapat terbatas penyerapan anggaran di Istana Negara, Kamis (9/7/2020).
Dalam pidatonya di depan para menteri, ia geregetan melihat kinerja yang seperti sedang cuti selama work from home atau WFH.
Ia juga kecewa melihat jajarannya yang dinilai tidak memiliki sense of crisis di di tengah pandemi Covid-19.
Pasalnya kala itu, 215 negara termasuk Indonesia tengah mengalami krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi yang memakan banyak korban jiwa.
Maka, Jokowi memerintahkan jajarannya kembali bekerja lebih keras untuk merealisasikan program kepada masyarakat dan tak ingin mereka bekerja biasa -biasa saja.
"Jangan sampai 3 bulan yang lalu kita menyampaikan bekerja dari rumah, WFH, yang saya lihat ini kayak cuti malahan. Padahal pada kondisi krisis kita harusnya kerja lebih keras lagi. Jangan kerja biasa-biasa saja. Kerja lebih keras, dan kerja lebih cepat. Itu yang saya inginkan pada saat kondisi seperti ini," katanya.
Kerja lebih cepat yang dimaksud Jokowi saat itu adalah mempercepat waktu penyusunan peraturan menteri (permen) atau peraturan pemerintah (PP).
4. Marah Anggaran Dipakai untuk Beli Barang Impor
Terbaru, Jokowi kembali marah di bulan ini. Ia memberikan ancaman kepada menteri, kepala daerah, kepala lembaga negara dan BUMN agar diganti jika tidak menggunakan anggaran untuk membeli produk-produk dalam negeri.
Ini disampaikan saat dirinya memberikan pengarahan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga, kepala daerah se-Indonesia serta Badan Usaha Milik Negara terkait aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).
Ia mengaku jengkel anggaran negara dan daerah justru lebih sering digunakan untuk membeli barang-barang impor.
Ini membuat Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia membuka suara.
Ia menilai bahwa Jokowi sudah terlalu sering memberikan ancaman dalam forum resmi.
Jadi, hal seperti itu menjadi sulit dibedakan mana serius atau sekadar basa-basi.
Itulah empat momen Jokowi gregetan dan marah dengan kerja para menteri yang dianggap lambat serta sering tak sesuai dengan aturan. [Democrazy/suara]
