Perludem: "Big Data" Banyak Dimanipulasi di Negara Lain Untuk Langgengkan Kekuasaan

DEMOCRAZY.ID - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Nurul Amalia Salabi menilai bahwa publik harus berhati-hati dengan klaim pemerintah di balik penggunaan big data untuk menunda Pemilu 2024.  Sebelumnya, klaim ini dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan juga Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.  Tanpa berani membuka big data yang dimaksud, keduanya mengeklaim bahwa 100-110 juta warga Indonesia setuju penundaan pemilu, dilihat berdasarkan jumlah pengguna media sosial.  Nurul merujuk pada laporan yang dipublikasikan Oxford Internet Institute (2019) bertajuk Global Inventory of Organized Social Media Manipulation. "Di situ dikatakan bahwa sejak 2019, BOT, algoritma, dan bentuk otomatisasi lainnnya digunakan berbagai aktor politik di berbagai negara, untuk memanipulasi opini publik melalui platform jaringan sosial yang utama seperti Twitter, Facebook, Instagram, juga YouTube," kata