DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Komunitas Petani Kopi Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung menyuarakan protes atas anggaran Pemilu 2024 yang dinilai sangat fantastis sebesar Rp 76,6 triliun.
Menurut mereka anggaran sebesar itu sebaiknya untuk membantu masyarakat kecil yang masih susah akibat pandemi.
Mereka minta pelaksanaan pemilu tidak mengabaikan prioritas pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat.
"Uang sebanyak itu sebaiknya untuk bantu masyarakat. Sekarang bantuan tunai tidak dapat lagi, dan bantuan usaha (UMKM) saya dengar cuma Rp 600.000," ujar Ketua Komunitas Petani Kopi Ahmad Wiluyo, Jumat (25/3/2022).
Seperti diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun.
Jumlah itu telah direvisi dari sebelumnya Rp 86 triliun.
Anggaran itu meningkat tiga kali lipat dibanding Pemilu 2019 yang hanya Rp 25,59 triliun.
Menurut Ahmad Wiluyo, saat ini kehidupan para petani kopi belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi.
Hal ini karena tidak sedikit di antara mereka yang terpaksa mengurangi produksi, meninggalkan lahan, akibat permintaan menurun.
"Dulu banyak yang terima bantuan, petani yang punya usaha kecil-kecilan juga terima, malah yang usaha dapat di atas dua juta," ujarnya.
Ia mengatakan meski nominalnya tidak besar, masyarakat sangat tertolong dengan bantuan pemerintah.
Masyarakat, sambungnya, juga merasakan kehadiran pemerintah di kala situasi ekonomi sedang sulit.
"Kalau cuma untuk pemilu kurang tampak manfaatnya. Coba dipangkas separuh, bantu rakyat satu jutaan, berapa puluh juta keluarga yang terbantu," ungkap Ahmad.
Ia tak menampik pemilu merupakan hajatan penting lima tahunan di mana rakyat memilih pemimpin atau wakil-wakil mereka.
Namun, tambahnya, pelaksanaan pemilu di tengah situasi pandemi dengan anggaran besar sebaiknya dihindari.
"Jangan kesannya berpesta di atas penderitaan rakyat," tegasnya.
Senada dengan Wiluyo, Muslimin mengaku kaget dengan anggaran Pemilu 2024.
Ia memang tidak tahu persis apa saja proses persiapan berikut tahapan dalam Pemilu.
Namun baginya, menghabiskan anggaran Rp 76,6 triliun hanya untuk pemilu 2024 dan memilih presiden atau wakil rakyat terasa sia-sia.
"Mahal atau murah kan hasilnya sama, tetap kita hormati, ini bukan seperti beli sayur atau ikan di pasar," tegas Muslimin. [Democrazy/beritasatu]
