DEMOCRAZY.ID - Proyek pembangunan Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur harus dikawal semua pihak lantaran sumber dananya dianggap tidak jelas. Kementerian Keuangan mengungkapkan dana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dari APBN hanya dikucurkan untuk penyediaan infrastruktur dasar dan kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Sebagai informasi, pembangunan IKN akan dilaksanakan dalam lima tahap periode hingga 2045. Pemerintah menyebut pembangunan pada tahap pertama krusial karena berfokus pada infrastruktur dasar atau penyangga kawasan IKN baru. Untuk itu, pendanaan pembangunan IKN tidak hanya akan bersumber dari APBN, melainkan juga dari sumber non-APBN. Sumber non-APBN tersebut meliputi Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), investasi swasta, dan BUMN. Namun, sumber pendanaan non APBN itu lah yang belum diketahui asal muasalnya. Lantas bagaimana mendapatkan dana Rp466 triliun untuk membangun IKN? "Ini mesti dikawal. Proses penganggaran yang ‘grasa-grusu’ berbah...
DEMOCRAZY.ID - Proyek pembangunan Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur harus dikawal semua pihak lantaran sumber dananya dianggap tidak jelas. Kementerian Keuangan mengungkapkan dana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dari APBN hanya dikucurkan untuk penyediaan infrastruktur dasar dan kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Sebagai informasi, pembangunan IKN akan dilaksanakan dalam lima tahap periode hingga 2045. Pemerintah menyebut pembangunan pada tahap pertama krusial karena berfokus pada infrastruktur dasar atau penyangga kawasan IKN baru. Untuk itu, pendanaan pembangunan IKN tidak hanya akan bersumber dari APBN, melainkan juga dari sumber non-APBN. Sumber non-APBN tersebut meliputi Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), investasi swasta, dan BUMN. Namun, sumber pendanaan non APBN itu lah yang belum diketahui asal muasalnya. Lantas bagaimana mendapatkan dana Rp466 triliun untuk membangun IKN? "Ini mesti dikawal. Proses penganggaran yang ‘grasa-grusu’ berbah...