DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah turut berbicara tentang rapat di DPR RI dengan BUMN, seperti yang kemarin heboh soal pengusiran.
Fahri mengusulkan agar rapat komisi dan badan (alat kelengkapan dewan/AKD) di DPR yang mengundang BUMN dihentikan saja karena dianggap lebih banyak berimbas buruk.
Fahri menyampaikan usul tersebut melalui Twitter resminya, @Fahrihamzah, Selasa (15/2/2022).
Fahri menilai rapat dengan BUMN di DPR justru membuat pejabat perusahaan 'pelat merah' itu jadi bermental politik, yang berimbas terhadap rusaknya profesionalisme direksinya.
"Direksi BUMN adalah pejabat bisnis bukan pejabat politik. Membiasakan mereka rapat di @DPR_RI membuat mereka bermental politik. Inilah akar dari rusaknya professionalism di BUMN. Mereka dipaksa melayani kepentingan politik eksekutif dan legislatif. Budaya korporasi rusak!" kata Fahri.
Mantan Wakil Ketua DPR itu menyebut BUMN tak perlu melayani DPR.
Kalaupun ingin rapat kerja, Fahri menyarankan agar DPR hanya boleh memanggil komisaris BUMN dan tak berbicara soal teknis.
"Jadi Direksi BUMN tidak perlu melayani @DPR_RI dalam rapat kerja karena mereka korporasi. Kalau ada rapat kerja ya kuasa ada di @KemenBUMN. Kalau mau manggil korporasi ya harusnya diwakili komisaris dan itu hanya terkait isu negara dengan kuasa pemegang saham. Bukan teknis!"
Fahri juga menjelaskan alasan mengapa komisi atau bada di DPR tak membahas teknis di depan umum.
Selain menjaga kerahasiaan perusahaan, Fahri melihat pembahasannya tak jelas.
"Tidak fair membedah BUMN di depan umum oleh politisi sementara mereka punya pesaing yang selalu mengintip dapur mereka. Sementara itu, tidak jelas juga yang dibahas. Beda dengan rapat penyelidikan angket misalnya. Itu bebas. Jangankan BUMN, Presiden aja bisa dipanggil," kata Fahri.
Karena itu, Fahri mengusulkan agar rapat komisi atau badan di DPR dihentikan saja. Sebab, sebut dia, terlalu banyak efek buruknya untuk BUMN.
"Jadi sebaiknya dihentikan, terlalu banyak efek buruknya bagi @DPR_RI dan terlebih lagi bagi BUMN. Mereka harus didorong bekerja murni sebagai profesional. Jangan terlalu banyak politik yg bisa membuat wajah BUMN samar dan tidak jelas. Politisasi BUMN ini sudah terbukti jelek," ujarnya. [Democrazy/dtk]
