DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) yang telah disepakati oleh pemerintah terus mendapatkan penolakan dari berbagai pihak.
Salah satu penolakan datang dari Politisi Partai Ummat, Malem Sambat Kaban (MS Kaban).
MS Kaban mengaku khawatir dengan proyek pembangunan IKN yang terkesan dipaksakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Lantaran, pembangunan IKN yang nantinya bernama Nusantara itu dilakukan saat rakyat tengah menderita akibat pandemi Covid-19.
Selain itu, kekhawatiran muncul sebab pemerintah masih terseok dalam mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Oleh karena itu, MS Kaban mengatakan bahwa pemerintah Jokowi patut disebut egois tidak pro rakyat.
Hal tersebut disampaikan MS Kaban melalui akun Twitter pribadinya @MSKaban3 pada Sabtu, 5 Februari 2022 malam.
“Pemerintahan Pres Jkwi paksakan bangun IKN dgn APBN yg terseok seok patut disebut egois tidak pro rakyat,rakyat sedang berat menerima beban hidup,” tulisnya dilansir Minggu, 6 Februari 2022.
Eks Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini lalu menyinggung pemerintahan Jokowi yang sudah berjalan selama tujuh tahun.
Menurutnya, selama tujuh tahun memimpin, Jokowi kerap membangun infrastruktur yang seolah terseok-seok.
“Hampir 7 thun berkuasa pemb infrastruktur jg terseok seok berpotensi mangkrak,” katanya.
Lebih lanjut, MS Kaban memprediksi pembangunan proyek IKN akan bernasib seperti mobil ESEMKA yang tidak jelas proyeknya hingga saat ini.
“Berkuasa hnya tinggal menghitung hari.IKN senasab esemka,” tandasnya.
Untuk diketahui, Jokowi berencana memindahkan IKN dari Jakarta ke Kaltim sebelum 16 Agustus 2024 mendatang.
Hal ini diungkapkan oleh Plt Direktur Regional II Bappenas Mohammad Roudo di dalam diskusi yang dilakukan secara daring, Rabu, 2 Februari 2022.
Dengan demikian, Presiden Jokowi direncanakan melakukan upacara Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 di Istana Presiden di IKN Nusantara yang terletak di Kaltim.
“Presiden berencana untuk pindah sebelum 16 Agustus 2024. Namun, kita masih melihat seperti apa kondisinya, ini salah satu yang monumental juga," ujarnya. [Democrazy/dtk]
