DEMOCRAZY.ID - Pengamat Politik Rocky Gerung menilai, Islamophobia di Indonesia sengaja di pelihara oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)..
"Terlepas dari objektifitasnya, tapi orang akan menganggap bahwa Presiden Jokowi justru mensponsori Islamophobia melalui sikap diamnya terhadap isu itu. Dan orang akan hitung kalau begitu siapa yang di belakang Jokowi yang mengarahkan Isu Islamophobia, ya dengan cepat orang tuding PDI-P," kata Rocky Gerung dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Selasa 15 Februari 2022.
Rocky Gerung mengatakan, Pemerintahan Jokowi harusnya meniru Amerika Serikat yang kini telah menekan Islamophobia melalui regulasinya.
"Amerika sudah berhenti dari isu islamophopia. Rancangan undang-undang terakhir tentang Islamophobia udah diteken oleh Joe Biden. Dan itu seharusnya jadi panduan kita untuk mengerti bahwa bahkan di Amerika isu Islamophobia sudah hilang," kata Rocky Gerung.
Mantan dose Universitas Indonesia (UI) ini mengatakan, isu Islamophopia di Indonesia gemar dimainkan oleh PDI-Perjuangan.
Dia menilai, ada sebagian elemen di partai yang hanya bisa hidup dengan memainkan Islamophobia.
Dia menegaskan, isu ini akan semakin memperkeras persaingan politik nanti di Pilpres 2024.
"Jadi kita tahu bahwa kalau Islamophobia diucapkan ulang, itu akan memperkeras persaingan politik di 2024," katanya.
Menurutnya, pihak yang merasa diri sebagai korban Islamophobia akan menaruh dendam jika satu saat nanti ada perubahan kepemimpinan.
Makanya, Rocky menyarankan Jokowi bersikap, memberi sinyal bahwa pemerintah tidak Islamophobia.
"Jadi pak Jokowi musti kasih sinyal bahwa berhentilah dengan Islamophobia. Bukan sekedar demi isu itu, tapi demi dia sendiri. Karena dia juga akan diangap sebagai sponsor dari Islamophobia. Kan itu intinya tuh.
"Jadi sekalai lagi saya berspekulasi bahwa isu itu tetap akan dipakai oleh rezim yang berkuasa untuk membuat batas. Bahwa Indonesia bisa dituntun kalau tidak ada Islamophobia, padahal faktanya memang ngga ada Islamophbia. Jadi itu isu buatan," ucapnya. [Democrazy/FIN]