DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto digadang-gadang akan kembali maju di ajang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Sejumlah relawan bahkan telah mendeklarasikan Prabowo Subianto untuk kembali bertarung dalam ajang Pilpres 2024.
Menariknya, ada beberapa relawan yang mengatasnamakan dirinya sebagai relawan Prabowo Subianto dan Joko Widodo yang mendeklarasikan pasangan Prabowo-Jokowi untuk maju di Pilpres 2024.
Jokowi kembali diusung maju namun dengan jabatan sebagai Wakil Presiden dari Prabowo.
Deklarasi tersebut dilakukan karena relawan menilai bahwa pasangan Prabowo-Jokowi dipercaya dapat membuat pembangunan Indonesia menjadi lebih baik.
Namun, adanya deklarasi Prabowo-Jokowi untuk maju di Pilpres 2024 ini tentu menuai sejumlah komentar dari berbagai pihak, salah satunya ahli hukum tata negara, Refly Harun.
Refly Harun menilai bahwa ide untuk memasangkan Prabowo-Jokowi di ajang Pilpres 2024 justru terkenal menyiasati aturan yang ada.
Sebab seperti diketahui, Jokowi sudah dua kali menjabat sebagai Presiden dan seharusnya tidak diperbolehkan untuk kembali menjabat atau mengikuti kontestasi pemilu.
“Ide tentang Prabowo-Jokowi ini ide yang menyiasati aturan karena kan dikatakan masa jabatan untuk posisi yang sama, Jokowi tidak boleh lebih dari 2 periode tapi kan wakil presiden belum, pasti itu yang mau dikatakan,” kata Refly Harun seperti dikutip dari kanal youtube pribadinya pada 13 Februari 2022.
Refly Harun juga berharap agar rencana memasangkan Prabowo dengan Jokowi di Pilpres 2024 tidak terealisasikan.
Karena menurutnya, duet antara Prabowo-Jokowi di ajang Pilpres 2024 justru menjadi duet yang dapat memperburuk kondisi Indonesia.
“Mudah-mudahan pasangan ini tidak terealisasi karena buruk bagi Indonesia karena buruk bagi kepemimpinan kedepan, karena seolah gak ada orang lain selain mereka berdua,” terangnya.
Lebih lanjut, Refly Harun juga beranggapan bahwa Presiden Jokowi tidak akan mau untuk kembali maju di Pilpres 2024, terlebih sebagai wakil Prabowo.
Karena menurutnya, dalam sistem presidensial jabatan wakil presiden hanya dianggap sebagai jabatan ‘ban serep’.
“Sehingga notabene wakil presiden itu jabatan yang ‘paling enak’ dan ‘paling tidak enak’,” pungkasnya. [Democrazy/kabes]
