EKBIS

Pembangunan Tol Trans Sumatera Butuh Puluhan Triliun Rupiah Uang Negara

DEMOCRAZY.ID
Maret 12, 2024
0 Komentar
Beranda
EKBIS
Pembangunan Tol Trans Sumatera Butuh Puluhan Triliun Rupiah Uang Negara

Pembangunan Tol Trans Sumatera Butuh Puluhan Triliun Rupiah Uang Negara

DEMOCRAZY.ID - Penyelesaian proyek Tol Trans Sumatera, membutuhkan biaya dari uang negara hingga puluhan triliun. 


Hal ini diungkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.


Dana tersebut diberikan dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Hutama Karya (Persero) selaku kontraktor utama pembangunan Tol Trans Sumatera.


Menurut Sri Mulyani, jumlah PMN itu mencapai Rp 23,85 Triliun untuk tahun 2022. Sebelumnya, Hutama Karya mendapatkan kucuran dana Rp 25,2 triliun pada tahun 2021.


"Pada tahun 2021 Hutama Karya mendapatkan PMN sebesar Rp25,2 triliun, tahun 2022 mendapat PMN sebesar Rp 23,85 triliun untuk penyelesaian sejumlah ruas Tol Trans Sumatera," ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (5/2/2022).


Salah satu bukti dari penggunaan PMN tersebut adalah selesainya pembangunan Tol Binjai-Stabat sepanjang 11,8 km yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo, Jumat (4/2/2022).


Tol Binjai-Stabat ini merupakan seksi 1 dari ruas tol Binjai-Langsa sepanjang 131 km, dan nilai proyek konstruksinya membutuhkan Rp 16,7 triliun.


Hutama Karya akan melanjutkan pembangunan ruas tol selanjutnya yang saat ini sudah berjalan 50,3% dan ditargetkan akan rampung pada Februari 2023, yaitu ruas Tol Stabat-Tanjung.


Selanjutnya, ada ruas Tanjung Pura-Pangkalan Brandan sepanjang 19 km dengan progres 9,4% dan ditargetkan rampung juga pada Februari 2023.


Setelah itu, ada pembangunan seksi 2 yaitu Pangkalan Brandan-Kuala Simpang sepanjang 44,2 km dan Kuala Simpang-Langsa sepanjang 29,2 km yang targetnya akan rampung pada Februari 2024.


Sri Mulyani menambahkan Kementerian Keuangan bersama Kementerian BUMN telah menyiapkan langkah-langkah penggunaan APBN PMN.


"Kementerian Keuangan bersama Kementerian BUMN telah menyiapkan langkah-langkah untuk meyakinkan bahwa APBN PMN untuk BUMN yang mendapatkan penugasan Pemerintah harus disertai dengan kontrak kinerja sehingga meningkatkan akuntabilitas," tutur Sri Mulyani. [Democrazy/oke]

Penulis blog