DEMOCRAZY.ID - Pengamat Politik Rocky Gerung menilai, isu-isu islamofobia gencar diucapkan sejumlah pihak.
Salah satunya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Selain itu, Rocky Gerung juga menyebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sesekali mengangkat isu-isu terkait islamofobia.
Menurut Rocky Gerung, Mahfud MD tidak paham bahwa Amerika Serikat (AS) sudah berhenti dengan isu-isu tersebut.
"Kalau kita perhatikan, isu-isu islamofobia ini yang gencar mengucapkannya adalah PDIP. Ada pak Mahfud sesekali. Kelihatannya pak Mahfud nggak paham bahkan Amerika sudah berhenti dengan isu islamofobia. Rancangan Undnag-Undang terakhir tentang anti islamofobia sudah diteken oleh Joe Biden," kata Rocky Gerung, dikutip dari kanal YouTube Refly Harun pada Senin, 14 Februari 2022.
Rocky Gerung mengimbau, hal itu seharusnya dicontoh Indonesia untuk menghilangkan islamofobia dalam masyarakat.
"Kalau sekarang masih ada, itu artinya ada elemen dalam partai yang hanya bisa hidup dengan menunggangi isu islamofobia," ucapnya.
Mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia itu menilai, islamofobia akan memperkeras persaingan politik pada Pilpres 2024.
Rocky melihat, perubahan kepemimpinan justru membuat kelompok-kelompok yang dikorbankan justru akan memiliki dendam yang semakin kuat.
Karenanya, ia mengimbau agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan sinyal menghentikan islamofobia.
Seorang pendiri Setara Institute itu menuturkan, publik akan menilai diamnya Jokowi menunjukkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu mensponsori islamofobia.
"Pak Jokowi justru mesti kasih sinyal bahwa berhentilah dengan islamofobia. Bukan sekadar demi isu itu, tapi demi dia sendiri. Karena dia juga akan dianggap sebagai sponsor dari islamofobia, kan intinya itu," tuturnya.
"Orang akan hitung, kalau begitu di belakang pak Jokowi siapa yang mengarahkan isu islamofobia? Ya dengan cepat orang menuding PDIP. Kan nggak mungkin PKS nyebar islamofobia, atau Demokrat, atau bahkan Nasdem," sambungnya.
Ia juga menduga, isu tersebut akan tetap dipakai oleh negara atau rezim yang berkuasa untuk membuat batas.
Lebih lanjut, Rocky menyebut pemerintahan Jokowi telah gagal memelihara ide citizenship, sehingga masyarakat harus hidup di dalam pola politik identitas yang berujung kepada islamofobia.
"Kalau negara gagal menghasilkan kesejahteraan, maka dia akan bermain isu islamofobia. Dan itu yang sebetulnya memperburuk citra kita di luar negeri," tegasnya. [Democrazy/sep]