DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Usulan penundaan Pemilu 2024 dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dinilai aneh.
Sebab, usulan itu bertentangan dengan konstitusi yang mengatur soal pembatasan masa jabatan Presiden.
Demikian disampaikan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani kepada wartawan, Kamis (24/2).
"Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi 1 sampai 2 tahun yang disampaikan Muhaimin Iskandar adalah lagu lama yang bernada sumbang," tegas Kamhar.
Menurut Kamhar, Cak Imin seperti sedang mencoba untuk menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melanggar konstitusi atas usulannya tersebut.
"Pernyataan (Cak Imin) ini inkonstitusional yang berpotensi menjerumuskan Presiden Jokowi melanggar konstitusi," ujarnya.
Padahal, kata Kamhar, dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa dia tidak ingin memperpanjang masa jabatan maupun periodesasi jabatan Presiden yang telah diatur secara tegas dalam konstitusi.
Atas dasar itu, Kamhar menyarankan Cak Imin untuk menahan diri dan tidak membuat pernyataan yang menuai kontroversi di ruang publik. Apalagi, pernyataannya tersebut bertentangan dengan konstitusi.
"Pilihlah cara-cara yang elegan untuk mengamankan kekuasaan," tutur Politikus Partai Demokrat ini.
Lagipula, argumen yang dibangun oleh Cak Imin pun terkesan dipaksakan dan cenderung mengada-ada.
Menempatkan ekonomi dan demokrasi secara trade-off, justru berbahaya.
"Ini berbahaya, ciri watak otoritarianisme," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024, diundur satu hingga dua tahun.
Atas usulannya itu, Cak Imin akan mengkomunikasikan mengenai usulan penundaan Pemilu tersebut kepada Presiden Joko Widodo hingga pimpinan partai politik.
“Semoga, usulan saya ini akan saya sampaikan ke teman-teman pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden, bagaimana apakah bisa? ya nanti kita lihat saja, apakah mungkin bisa diundur atau tidak. Ini usulan saya,” kata Cak Imin kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (23/2). [Democrazy/rmol]
