DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kuasa Hukum Susi Air, Donal Fariz bongkar sejumlah kejanggalan terkait diusirnya Susi Air dari Hanggar Malinau, Kalimantan Utara.
Secara sederhana, Fariz menjelaskan sebenarnya masalah itu berkaitan dengan penyewaan hanggar.
Padahal Susi air sendiri sudah menyewa dan memakai hanggar selama sepuluh tahun.
Fariz mengatakan ada sejumlah kejanggalan yang terjadi, di antaranya mengenai pernyataan dari pemerintah daerah (pemda) yang tidak konsisten dan terkesan berdalih.
Susi Air sendiri sudah menghubungi pemda terkait untuk mengajukan perpanjang izin sewa hanggar. Namun pemda menolak izin itu dengan alasan hanggar diprioritaskan kepada pemerintah.
"Kemudian kami berpikir, ya sudah kalau itu disewa untuk kepentingan negara, pemerintah, misalnya BNPB, AU. Artinya dipakai untuk kepentingan nasional, strategis pertahanan tentu kita sangat mendukung," kata Fariz dalam Kabar Utama, dikutip pada Jumat, 4 Februari 2022.
Namun yang terjadi justru berbeda dengan yang diungkapkan pemda.
Ternyata hanggar yang jadi lokasi sewa Susi Air dipakai perusahaan lain.
Fariz pun secara khusus menyorot kebijakan dari bupati setempat yang tidak profesional dalam memberikan izin sewa hanggar.
"Tetapi ternyata tidak, sewa itu diberikan kepada perusahaan yang tidak melayani penerbangan perintis seperti Susi Air. Ironis karena tanpa dasar pertimbangan dan kelayakan. Selama ini pemerintah tidak secara eksplisit menyebutkan akan diberikan sewa itu kepada siapa," ujar Fariz.
"Anehnya Bupati menandatangani penolakan, tetapi dalam komunikasi ke direktur Susi Air, beliau menyampaikan tidak pernah menerima surat perpanjangan resmi dari Susi Air. Padahal dia sendiri yang menolak, tetapi dia juga yang menyatakan tidak menerima surat resmi tersebut," sambungnya.
Dia lantas mencurigai adanya pesengkokolan di balik pindah tangannya sewa hanggar.
Namun sejauh ini pihaknya memastikan Susi Air selalu mengurus perizinan dengan legal.
"Saya tidak mengetahui ya, apa afiliasi politik pejabat-pejabat sana dengan maskapai tertentu. Yang jelas dari pihak Susi Air ketiak berusan atau berizin tidak memberikan sesuatu kepada pejabat-pejabat apakah uang pelicin atau pemberian gratifikasi terhadap izin. Saya tidak tahu apakah maskapai lain juga punya komitmen yang sama," imbu Fariz.
Bisnis Maskapai Penerbangan Susi Dipersulit karena Jadi Bagian Oposisi?
Sementara, koluminis Hersubeno Arief membahas soal pernyataan warganet yang mengaitkan soal pengusiran Susi Air dengan sikap kritis Susi Pudjiastuti.
Sebagaimana diketahui mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini belakangan kerap menyampaikan kritikan pedas terhadap berbagai kebijakan pemerintah Jokowi.
"Banyak warganet yang serius menanggapi ini, ada yang mengait-ngaitkan peristiwa ini dengan sikap kritis Susi kepada rezim Jokowi. Kita tahu sejak dia tak lagi jadi menteri, melalui akun Twitter-nya dia sangat sering mengkritisi kebijakan pemerintah," ujarnya dalam saluran YouTube Hersubeno Point.
"Kalau ini betul kebijakan pemerintah pusat karena Susi selama ini menganggu pemerintah, Susi Air di berbagai daerah juga bakal mengalami hal yang sama, tinggal tunggu waktu saja," imbuhnya. [Democrazy/hops]
