DEMOCRAZY.ID - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta maaf atas pernyataannya terkait konflik di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sebab pada Rabu (9/2/2022) Mahfud menyatakan tidak ada kekerasan yang dilakukan pihak kepolisian pada warga Desa Wadas. Sementara itu hasil penyelidikan Komnas HAM yang dirilis Kamis (24/2/2022) menyatakan aparat kepolisian Polda Jawa Tengah telah melakukan kekerasan. “Mahfud MD harus meminta maaf atas pernyataannya dan mengambil langkah konkret penanganan kasus Wadas,” kata Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar, Jumat (25/2/2022). Ia menuturkan, Mahfud harus bersikap tegas dengan memastikan pemberian sanksi pada personil kepolisian yang melakukan kekerasan. “Mahfud harus menjamin tidak ada polisi yang mendatangi warga, dan menjamin adanya penindakan terhadap anggota serta pimpinan yang melakukan dan membi
DEMOCRAZY.ID - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta maaf atas pernyataannya terkait konflik di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sebab pada Rabu (9/2/2022) Mahfud menyatakan tidak ada kekerasan yang dilakukan pihak kepolisian pada warga Desa Wadas. Sementara itu hasil penyelidikan Komnas HAM yang dirilis Kamis (24/2/2022) menyatakan aparat kepolisian Polda Jawa Tengah telah melakukan kekerasan. “Mahfud MD harus meminta maaf atas pernyataannya dan mengambil langkah konkret penanganan kasus Wadas,” kata Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar, Jumat (25/2/2022). Ia menuturkan, Mahfud harus bersikap tegas dengan memastikan pemberian sanksi pada personil kepolisian yang melakukan kekerasan. “Mahfud harus menjamin tidak ada polisi yang mendatangi warga, dan menjamin adanya penindakan terhadap anggota serta pimpinan yang melakukan dan membi