DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Artinya, pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur segera dimulai. Lantas, siapa yang bakal memimpin ibu kota baru? Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim, mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengantongi nama Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. "Nama Kepala Otorita IKN Nusantara, sudah di saku Presiden Joko Widodo," ujar Luqman saat dikonfirmasi, Jumat, 18 Februari. Politikus PKB itu pun menyebut kisi-kisi sosok yang akan mungkin ditunjuk sebagai kepala otorita. Luqman menduga Presiden Jokowi bakal memilih figur senior yang mempunyai kemampuan dan segudang pengalaman terkait pengelolaan pemerintahan, keuangan dan perbankan. Selain itu, kepala otorita yang dipercaya Jokowi juga pasti lancar berkomunikasi dengan baik kepada semua kalangan. Termasuk kelompok oposisi serta menguasai masalah-masalah hukum ya
Kisi-kisi Calon Kepala Otorita IKN Versi DPR: Tokoh 'Kepercayaan Presiden' Yang Sering Dimintai Pertimbangan
Februari 18, 2022
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Artinya, pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur segera dimulai. Lantas, siapa yang bakal memimpin ibu kota baru? Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim, mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengantongi nama Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. "Nama Kepala Otorita IKN Nusantara, sudah di saku Presiden Joko Widodo," ujar Luqman saat dikonfirmasi, Jumat, 18 Februari. Politikus PKB itu pun menyebut kisi-kisi sosok yang akan mungkin ditunjuk sebagai kepala otorita. Luqman menduga Presiden Jokowi bakal memilih figur senior yang mempunyai kemampuan dan segudang pengalaman terkait pengelolaan pemerintahan, keuangan dan perbankan. Selain itu, kepala otorita yang dipercaya Jokowi juga pasti lancar berkomunikasi dengan baik kepada semua kalangan. Termasuk kelompok oposisi serta menguasai masalah-masalah hukum ya