DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kebijakan pemerintah yang membuka gerbang internasional untuk semua negara di saat kasus Covid-19 dan varian Omicron meningkat signifikan, terus menuai Kritik.
Politikus Partai Demokrat Syahrial Nasution menilai, pemerintah terkesan sedang mempermainkan kebijakan.
Bagaimana tidak, ketika kasus Covid-19 melonjak tajam rakyat justru dibatasi, sebaliknya warga asing yang kemungkinan membawa virus justru melenggang bebas.
"Saya kira pemerintah sedang bermain kebijakan 'uji nyali' yang sedang ditransfer ke masyarakat," kata Syahrini disertai tawa saat berbincang di Jakarta, Senin (7/2).
Alih-alih mendengarkan masukan dan kritik serta saran dari kalangan masyarakat, pemerintah justru membuat kebijakan yang bisa saja membahayakan rakyat kecil.
Sialnya lagi, pejabat tinggi negara justru membuat kerumunan di sela-sela agenda kenegaraan.
"Contohnya, melarang kerumunan, tapi Presiden dan rombongan malah menciptakan kerumunan yang dahsyat (di Sumatera Utara)," sesalnya.
"Melarang rakyat bepergian atau liburan ke luar negeri, pintu masuk negara dari luar negeri malah dibuka lebar-lebar," sambungnya.
Belum lagi, kata Syahrial, pemerintah mulai mengetatkan kembali prokes di rumah-rumah ibadah, tapi di saat bersamaan sekolah Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tetap berlangsung.
Dan masih banyak hal-hal kontradiktif lainnya dlm kebijakan Covid-19 belakangan ini.
"Akhirnya, akan banyak kesimpulan yang dibuat sendiri-sendiri oleh masyarakat. Bikin kerumunan seperti acara konser dan keramaian di mall tahun ini, cuma didenda Rp 500 ribu.
Kalau tahun lalu, Rp 5 juta. Tahun lalu melanggar aturan Covid-19 bisa dipenjara, tahun ini sudah tidak," tuturnya.
Padahal, sambungnya, saat ini kondisinya terkait Covid-19 karena ancamannya memang nyata.
Untuk itu, Syahrial berharap masyarakat tidak ikut permainan 'uji nyali' yang sedang berlangsung.
"Tetap jaga kesehatan diri kita dan orang-orang terdekat untuk selalu waspada. Meskipun negara yang seharusnya lebih berperan, saat ini jangan terlalu banyak berharap," pungkasnya.
Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 memutuskan untuk mencoret daftar 14 negara yang dilarang masuk ke Indonesia karena varian Omicron.
Dengan begitu, kini pemerintah telah membuka pintu masuk kedatangan internasional bagi semua negara.
Keputusan itu diambil berdasarkan hasil keputusan bersama dalam rapat terbatas pada 10 Januari dan tertuang dalam Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 02/2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) yang juga Koordinator Penanganan PPKM Wilayah Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, alasan dibukanya pintu masuk internasional di Bali tak lain untuk memajukan perekonomian di Bali.
"Namun, kami tetap akan melakukan pembukan secara bertahap bertingkat dan berlanjut," kata dia dalam konferensi pers PPKM, Jakarta, Senin (31/1). [Democrazy/rmol]
