DEMOCRAZY.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah mengajukan permohonan pengadaan SMS Blast. Pengadaan tersebut untuk menyampaikan berbagai pesan anti korupsi, salah satunya untuk keperluan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan pengadaan SMS Blast ini. Ali mengatakan, pengadaan SMS Blast tersebut sudah rutin dilaksanakan setiap tahunnya dan juga dilakukan secara transparan. "Betul, KPK melakukan pengadaan dimaksud. Pengadaan serupa telah rutin dilaksanakan setiap tahunnya dan dilakukan secara terbuka," kata Ali saat dikonfirmasi, Rabu 16 Februari 2022. Ali menambahkan, bahwa anggaran pengadaan SMS Blast tersebut mengacu pada standar biaya dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Dari situs LPSE Kemenkeu, anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan SMS Masking LHKPN Tahun 2022 mencapai Rp 999.218.000. "Pengadaan ini juga telah dimasukkan dalam rencana anggaran biaya yang meng
DEMOCRAZY.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah mengajukan permohonan pengadaan SMS Blast. Pengadaan tersebut untuk menyampaikan berbagai pesan anti korupsi, salah satunya untuk keperluan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan pengadaan SMS Blast ini. Ali mengatakan, pengadaan SMS Blast tersebut sudah rutin dilaksanakan setiap tahunnya dan juga dilakukan secara transparan. "Betul, KPK melakukan pengadaan dimaksud. Pengadaan serupa telah rutin dilaksanakan setiap tahunnya dan dilakukan secara terbuka," kata Ali saat dikonfirmasi, Rabu 16 Februari 2022. Ali menambahkan, bahwa anggaran pengadaan SMS Blast tersebut mengacu pada standar biaya dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Dari situs LPSE Kemenkeu, anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan SMS Masking LHKPN Tahun 2022 mencapai Rp 999.218.000. "Pengadaan ini juga telah dimasukkan dalam rencana anggaran biaya yang meng